HIMBAUAN UMUM AKSI DEMO DAMAI Tgl, 02 Agustus 2011

HIMBAUAN UMUM
AKSI DEMO DAMAI Tgl, 02 Agustus 2011

Pertama tama kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen Rakyat Bangsa Papua Barat yang telah bekerja keras siang dan malam untuk membebaskan diri dari penjajahan NKRI. Dan dari hasil kerja keras seluruh komponen Rakyat Bangsa Papua Barat selama 48 tahun telah berhasil dengan hasil yang sangat gemilang yaitu, dengan terbentuknya IPWP dan ILWP. Kedua forum Standar Internasional ini memiliki tugas untuk membawa masalah papua Barat ke perhatian Dunia Internasional dengan tujuan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat melalui REFERENDUM (Self-Determination), sebagai solusi penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua Barat, atas dasar PEPERA 1969 yang direkayasa oleh militer NKRI di Papua Barat. Untuk penyelesaian Status Politik Papua Barat melalui Jalur Hukum sesuai mekanisme Internasional oleh Internasional Lawyers for West Papua (ILWP) dibawa kordinasi Ms. Melinda Jangki, dengan beranggotakan 52 Pengacara dari Eropa, Amerika Selatan, Afrika, Karibian serta 12 Pengacara dari Pasifik yang dikoordinir oleh PNG dan Salomon Island yang akan berlangsung di London Inggris. Pada tanggal 2 Agustus 2011. Tujuan dari konfrensi ini adalah untuk membuktikan dan melihat kembali:

1.Apakah Indonesia menguasai Papua Barat sejak 1 Mei 1963 hingga sekarang, menurut Hukum Internasional Sah atau Tidak?

2.Act of free choice 1969 memihak kepada siapa menurut Hukum Internasional ?

3.Apakah Hak untuk Penentuan Nasip Sendiri bagi Bangsa Papua Barat masih berlaku atau tidak menurut Hukum Internasional?

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional yang diselenggarakan oleh ILWP ini juga akan dihadiri Pengamat dari Kantor Mahkama Internasional atau International Court of Justice (ICJ), Amnesty International Human Rights Watch, Sejarahwan Akademisi dari berbagai Universitas serta LSM-LSM HAM yang mendukung perjuangan Papua Merdeka. Iven yang sangat besejarah ini akan didorong oleh salah satu Negara Anggota PBB yaitu Vanuatu Republic. Pemerintah Vanuatu juga ikut serta dalam Konferensi ini. Dan semua Anggota Parlement yang bergabung dalam IPWP dari berbagai Negara Uni Eropa, Selandia Baru, Negara-negara Pasifik, Negara-negara Afrika salah satunya yaitu Senegal dan Negara-Negara Karibia serta para Tamu Undangan lainnya turut serta hadir dalam Konferensi yang sangat bersejarah bagi bangsa Papua Barat, maka KNPB sebagai Media Nasional Rakyat Papua Barat, yang telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Panitia di dalam Negeri mengeluarkan Himbauan Umum kepada seluruh Komponen Bangsa Papua Barat, untuk lakukan Moblisasi Umum dan secara terbuka di seluruh pelosok Negeri Land of Paradise (Surganya Dunia), dari Sorong sampai Merauke. Karena bertepatan dengan KTTI ini juga akan dilakukan Pra Referendum di seluruh Tanah Papua. Dalam Pra-Referendum ini akan diliput langsung oleh Jurnalis Internasional, untuk di siarkan di seluruh Dunia. Pra-Referendum yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2011 di seluruh Papua akan menjadi tolak ukur memasuki Referendum bagi bangsa Papua Barat, dan iven ini yang akan menjadi perhatian Pemerintah-Pemerintah dan Parlemen-Parlemen Dunia, serta Masyarakat Internasional.

Port Numbay, 01 Juli 2011

Salam REVOLUSI “Kita Harus Mengakhiri”

PENANGGUNG JAWAB UMUM
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT ( KNPB )

BUCTHAR TABUNI
Ketua Umum

lebih lengkap kunjungi ke: www.infopapua.org.

Photo coppy & sebarkanlah berita kabar gembira ini, kepada seluruh Rakyat bangsa Papua Barat di seluruh Tanah Papua.

HIMBAUAN UMUM AKSI DEMO DAMAI Tgl, 02 Agustus 2011

HIMBAUAN UMUM
AKSI DEMO DAMAI Tgl, 02 Agustus 2011

Pertama tama kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen Rakyat Bangsa Papua Barat yang telah bekerja keras siang dan malam untuk membebaskan diri dari penjajahan NKRI. Dan dari hasil kerja keras seluruh komponen Rakyat Bangsa Papua Barat selama 48 tahun telah berhasil dengan hasil yang sangat gemilang yaitu, dengan terbentuknya IPWP dan ILWP. Kedua forum Standar Internasional ini memiliki tugas untuk membawa masalah papua Barat ke perhatian Dunia Internasional dengan tujuan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat melalui REFERENDUM (Self-Determination), sebagai solusi penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua Barat, atas dasar PEPERA 1969 yang direkayasa oleh militer NKRI di Papua Barat. Untuk penyelesaian Status Politik Papua Barat melalui Jalur Hukum sesuai mekanisme Internasional oleh Internasional Lawyers for West Papua (ILWP) dibawa kordinasi Ms. Melinda Jangki, dengan beranggotakan 52 Pengacara dari Eropa, Amerika Selatan, Afrika, Karibian serta 12 Pengacara dari Pasifik yang dikoordinir oleh PNG dan Salomon Island yang akan berlangsung di London Inggris. Pada tanggal 2 Agustus 2011. Tujuan dari konfrensi ini adalah untuk membuktikan dan melihat kembali:

1.Apakah Indonesia menguasai Papua Barat sejak 1 Mei 1963 hingga sekarang, menurut Hukum Internasional Sah atau Tidak?

2.Act of free choice 1969 memihak kepada siapa menurut Hukum Internasional ?

3.Apakah Hak untuk Penentuan Nasip Sendiri bagi Bangsa Papua Barat masih berlaku atau tidak menurut Hukum Internasional?

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional yang diselenggarakan oleh ILWP ini juga akan dihadiri Pengamat dari Kantor Mahkama Internasional atau International Court of Justice (ICJ), Amnesty International Human Rights Watch, Sejarahwan Akademisi dari berbagai Universitas serta LSM-LSM HAM yang mendukung perjuangan Papua Merdeka. Iven yang sangat besejarah ini akan didorong oleh salah satu Negara Anggota PBB yaitu Vanuatu Republic. Pemerintah Vanuatu juga ikut serta dalam Konferensi ini. Dan semua Anggota Parlement yang bergabung dalam IPWP dari berbagai Negara Uni Eropa, Selandia Baru, Negara-negara Pasifik, Negara-negara Afrika salah satunya yaitu Senegal dan Negara-Negara Karibia serta para Tamu Undangan lainnya turut serta hadir dalam Konferensi yang sangat bersejarah bagi bangsa Papua Barat, maka KNPB sebagai Media Nasional Rakyat Papua Barat, yang telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Panitia di dalam Negeri mengeluarkan Himbauan Umum kepada seluruh Komponen Bangsa Papua Barat, untuk lakukan Moblisasi Umum dan secara terbuka di seluruh pelosok Negeri Land of Paradise (Surganya Dunia), dari Sorong sampai Merauke. Karena bertepatan dengan KTTI ini juga akan dilakukan Pra Referendum di seluruh Tanah Papua. Dalam Pra-Referendum ini akan diliput langsung oleh Jurnalis Internasional, untuk di siarkan di seluruh Dunia. Pra-Referendum yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2011 di seluruh Papua akan menjadi tolak ukur memasuki Referendum bagi bangsa Papua Barat, dan iven ini yang akan menjadi perhatian Pemerintah-Pemerintah dan Parlemen-Parlemen Dunia, serta Masyarakat Internasional.

Port Numbay, 01 Juli 2011

Salam REVOLUSI “Kita Harus Mengakhiri”

PENANGGUNG JAWAB UMUM
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT ( KNPB )

BUCTHAR TABUNI
Ketua Umum

lebih lengkap kunjungi ke: www.infopapua.org.

Photo coppy & sebarkanlah berita kabar gembira ini, kepada seluruh Rakyat bangsa Papua Barat di seluruh Tanah Papua.

Minggu, 01 Mei 2011 16:32

TNI Berupaya Perbaiki Citra dan Rangkul TPN/OPM

Hari ini Pangdam Canangkan Bhakti Sosial TNI di Mulia, Puncak Jaya

TENGOK PRAJURI -- Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dan Aster Kasad TNI-AD saat menyambangi Markas Koramil 1705-05 Mulia di Puncak Jaya melihat kondisi dan fasilitas prajurit yang bertugas di daerah pedalaman sebelum membuka pencanangan Bhakti Sosial di Mulia Kabupaten Puncak Jaya kemarin.

Mulia-Melihat tingkat gangguan kamtibmas yang menjurus pada disintegrasi bangsa di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya cukup tinggi dalam setahun belakangan, berbagai upaya terus dilakukan oleh TNI-AD untuk memastikan kelompok – kelompok yang menamakan dirinya sebagai TPN/OPM itu tidak terus menerus menjadi “duri dalam daging” NKRI. Selain itu juga, maraknya kelakuan beberapa oknum anggota TNI-AD yang cenderung brutal dan arogan terhadap rakyat di Papua belakangan ini yang secara tidak langsung berdampak pada citra TNI-AD sebagai Ksatria Pelindung Rakyat, maka salah satu pendekatan yang coba diterapkan adalah pembinaan teritorial melalui kegiatan Bhakti Sosial yang rencananya di canangkan hari ini Senin (2/5) di ibukota Kabupaten Puncak Jaya, Mulia.
“Kita berupaya meningkatkan citra TNI, jangan sampai masyarakat anggap TNI hanya untuk perang, saya tidak tutupi, teman – teman pasti sudah tahu beberapa waktu lalu ada beberapa tindakan oknum TNI yang kurang baik, dan mereka telah kita tindak, jadi sekarang kita coba pendekatan operasi militer non perang yang sekarang coba saya lakukan, seperti bantu Pemda, bencana alam di Wasior kemarin,” jelas Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu kepada Bintang Papua Minggu (1/5) usai melakukan apel prajurit di Lapangan Upacara Mulia. Menyangkut aktivitas TPN/OPM yang masih beroperasi di daerah Kabupaten Puncak Jaya, Pangdam berharap melalui kegiatan Bhakti Sosial ini bisa mengajak dan menggugah hati mereka untuk bersama – sama masyarakat dan saudara – saudaranya kembali membangun daerahnya. “Saya tidak sebut mereka sebagai TPN/OPM loh, tapi saudara – saudara kita yang berbeda pendapat, saya akan coba buka dan bangun komunikasi dengan mereka lewat saudara, atau teman – temannya yang ada di kota, supaya bisa diajak dialog”, ujar Pangdam lagi.
Senada dengan Pangdam, Aster Kasad TNI-AD Mayjen, Jul Effendi di Mulia Puncak Jaya kemarin menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah lama direncanakan, dan bukan mendadak, hanya waktunya saja yang baru sempat dilaksanakan pada kesempatan ini.
“Untuk pemilihan lokasinya, kita memang mencari daerah yang mau maju, jadi kita ingin dorong supaya ada percepatan pembangunan, kalau daerah yang akan kita jadikan target tidak punya semangat membangun kan nantinya sia – sia, dan pemilihan Puncak Jaya karena kita lihat mereka ada semangat membangun dan terjadi percepatan pembangunan, sehingga kehidupan masyarakat akan lebih baik di masa – masa mendatang”, kata Aster Kasad menjawab pertanyaan wartawan tentang pemilihan Puncak Jaya sebagai lokasi kegiatan apakah ada kaitannya dengan tingkat gangguan kamtibmas oleh kelompok TPN/OPM yang masih cukup tinggi di daerah tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa bagi TNI tidak ada kamus pilah – pilah, yang suka maupun tidak suka tetap akan dirangkul dan dekati, dan menurutnya hal yang lumrah bila ada pro dan kontra.
“Kalau mereka pro kita rangkul agar lebih aktif lagi ikut membangun, sedangkan yang kontra kita dekati supaya bisa berubah cara pandangnya dan ikut membangun bersama – sama dengan saudara – saudaranya yang lain,” ujarnya.
Untuk mempersiapkan pencanangan Bhakti Sosial yang direncanakan hari ini, Senin (2/5) yang akan dibuka langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu, dan juga akan dihadiri oleh Kapolda Papua Irjenpol Bekto Soeprapto, Asisten I Provinsi Papua dan sejumlah pejabat teras Provinsi Papua yang sejak dua hari lalu sudah tiba di Mulia dan disambut langsung oleh Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S.IP dan Wakil Bupati Drs. Henock Ibo. “Kegiatan selama 4 bulan, selain kegiatan fisik juga ada non fisik baik itu penyuluhan maupun penggalangan dengan merangkul mereka melalui pendekatan kekeluargaan dengan tujuan membantu kesulitan masyarakat di pedalaman dan mendukung upaya pembangunan Pemda”, tambah Pangdam.
Menurutnya lagi dengan adanya kegiatan Bhakti sosial ini diharapkan kesulitan yang dihadapi oleh Pemda Kabupaten Puncak Jaya dalam membangun daerahnya dikarenakan kendala transportasi dan letak geografis yang sulit bisa terjawab. “Dari segi transportasi Puncak Jaya sangat sulit dijangkau, karena TNI-AD punya fasilitas tersebut jadi bisa membantu”, kata Pangdam lagi
Adapun bentuk kegiatannya berupa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, memperbaiki daerah – daerah yang longsor, rehab honai milik masyarakat, renovasi sekolah dan gereja, memberikan layanan kesehatan termasuk juga penghijauan dan lingkungan serta membantu masyarakat mengembangkan sektor pertanian dan perikanan.
Adapun target capaian dari masing – masing bidang yang akan di kerjakan tergantung ketersediaan dukungan dana dan kondisi di lapangan, mengingat harga – harga di Puncak Jaya yang mahal.
“Dananya dari pusat, kurang lebih Rp 5 Milyard untuk seluruh kegiatan ini di luar dari konsumsi, karena alokasi terbesar adalah untuk konsumsi, sedangkan prajurit yang terlibat sedikitnya 400 orang,” ujar Pangdam ketika di tanya mengenai sumber dana yang murni dari pusat sedangkan Pemerintah Daerah membantu dalam hal penyediaan fasilitas dan sarana pendukung keberlangsungan kegiatan tersebut. (amr/don)

Minggu, 01 Mei 2011 16:32

Massa Pro ‘M’ Siap Demo

Titik Kumpul Makam Theys, Abepura, dan Taman Imbi

JAYAPURA—Momen 1 Mei kemarin merupakan hari integrasi Papua ke NKRI yang oleh kelompok tertentu menyebutnya hari Aneksasi Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat 1 Mei kemarin bertepatan hari Minggu, maka perayaannya diundur satu hari, yakni 2 Mei hari ini dalam bentuk aksi damai oleh kelompok Pro Merdeka (pro M). Ribuan massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) didukung berbagai komponen, seperti faksional pergerakan perjuangan Papua Barat, direncanakan turun jalan (maksudnya: menggelar aksi demo damai) di Kantor DPR Papua dan Kantor Gubernur, Jayapura, Senin (2/5) pukul 08.00 WIT Wakil Ketua KNPB Mako Tabuni yang dihubungi Bintang Papua semalam membenarkan rencana aksi demi damai guna memperingati Hari Aneksasi Banga Papua Barat kedalam NKRI.
Dia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI melalui DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua untuk meluruskan Perjanjian New York (New York Agreement) dan meninjau kembali Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang sangat merugikan Bangsa Papua Barat baik dari aspek politik maupun hukum.
Dijelaskan, aksi demo damai tersebut direncanakan diikuti massa pergerakan perjuangan Papua Barat yang datang dari Manokwari, Sorong, Biak, Merauke, Sarmi, Keerom dan lain lain.
Menurut dia, aksi demo damai tersebut dengan Titik Kumpul di Sentani di Makam Theys, Titik Kumpul Abepura di Depan Kantor Pos Abe serta Titik Kumpul Jayapura di Taman Imbi mulai pukul 08.00 WIT.
Ditanya apakah pihaknya telah mengantongi izin resmi dari aparat kepolisian terkait aksi demo damai, dia menandaskan, pihaknya telah mendapatkanizin resmi dari Kepolisian setempat kerena aksi demo ini adalah aksi damai untuk menyampaikan aspirasi Bangsa Papua Barat kepada pemerintah RI melalui DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua.
Dia menandaskan, tanggal 1 Mei 1963 adalah Aneksasi Banga Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah awal pembunuhan embrio berbangsa dan bernegara bagi rakyat Papua Barat.
Akibatnya, ujar dia, nasib masa depan rakyat Papua Barat benar benar terancam kepunahan (genocide) dari atas Tanah Warisan Leluhurnya. Yang ada dan dinikmati oleh rakyat Papua adalah dibunuh, dibantai, digusur, diperkosa hak dan martabat, diskriminasi, marginalisasi dan cucuran darah dan air mata oleh kejahatan keamanan negara RI. Sadar tak dasar martabat dan harga diri kita diinjak injak.
Semua demi kepentingan negara negara kapitalisme yang lebih mengutamakan emas,k kayu, munyak dan seluruh kekayaan alam yang ada diatas Tanah Papua dan manusia Papua (Ras Melanesia) yang Allah ciptakan segambar dan serupa Allah. Supaya setiap manusia dapat hidup saling menghargai hakl setiap suku bangsa.
“Maka mari datang bergabung kita tunjukan harga diri kita sebagai anak negeri Bangsa Papua Barat. Nasib negeri ini ada padamu kini untuk menentukan ribuan nasib anak cucu kedepan,” ujarnya. (mdc/don)

Ratusan warga Papua tolak otsus

Diperbaharui January 27, 2011 16:18:08

Ratusan warga Papua melancarkan aksi protes menolak status otonomi khusus dalam lingkungan NKRI.

Mereka menuntut referendum untuk menentukan nasib sendiri.

Lebih dari seribu orang aktivis, pelajar-mahasiswa dan para pemuka gereja menghadiri unjuk rasa tersebut di depan gedung DPRD di Jayapura.

Mereka juga menyerukan dibubarkannya Majelis Rakyat Papua, yakni majelis tinggi yang terdiri atas para pemimpin suku, karena tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua.

Status otonomi khusus Papua diterapkan tahun 2001 menyusul jatuhnya pemerintahan Orde Baru pimpinan mantan Presiden Soeharto.

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/news/stories/201101/s3122822.htm

ODIYAIPAI, PUISI ANAK BANGSA"LUKA SEJARAH"

Kasihan kamu
Yang sombong dengan tubuhmu
Mampu memoles raga dengan indah
Tetapi tidak punya jiwa yang mulia

Kasihan kamu
Yang sombong dengan kekayaanmu
Mampu menumpuk pundi emas
Tapi selalu gelisah sepanjang hidup

Kasihan kamu
Yang sombong dengan kekuasaanmu
Mampu memerintah seenakmu
Tetapi tak mampu mengatur dirimu

Kasihan kamu
Yang sombong dengan agamamu
Mampu hadir di setiap ibadah
Tetapi tidak mampu bertaqwa dalam hidupmu

Kasihan kamu
Yang sombong dengan kecerdasannmu
Mampu bersekolah tinggi
Tetapi tak mampu mengatasi masalah hidupmu

Kasihan kamu
Yang sombong dengan kemolekan tubuhmu
Mampu memoles tubuh dengan indah
Tetapi hanya menjadi tempat pelampiasan nafsu

Kasihan kamu
Yang sombong dengan penjajahanmu
Mampu menyengsarakan orang lain
Tetapi tak sadar sedang menjajah dirimu

Kasiha kamu
Yang sombong dengan gemerlapan dunia
Mampu hidup tanpa moral
Tetapi tak sadar dirinya mejadi lelucon orang lain

Kasihan kamu
Yang sombong di masa mudamu
Mampu menikmati enaknya seks
Tetapi menjadi budak penyakit di masa tuamu

Kasihan kamu
Yang sombong punya keturunan
Mampu melahirkan anak
Tetapi tak mampu mendidiknya di jalan benar

Kasihan kamu
Yang sombong punya negara
Mampu menjalankan kekuasaan pemerintahanmu
Tetapi hanya menjadi budak negara yang kuat

Kasihan kamu
Yang sombong punya tanah
Mampu mendiami tanah leluhur
Tetapi orang lain yang bahagia di atas tanahmu

Kasihan kamu
Yang sombong dengan kebudayaanmu
Mampu memamerkanya dimana-mana
Tetapi hidupmu dikuasai kebudayaan orang lain

Kasihan kamu
Yang sombong dengan hukummu
Mampu menjalankan hidup berdasarka hukum
Tetapi hanya mampu menghukum orang lemah

Kasihan kamu
Yang sombong dengan nafas hidupmu
Mampu bernafas dengan gratis
Tetapi tak sadar hidupmu akan berakhir kelak

SBY Rayu Militer Dengan Kenaikan Gaji

Diterbitkan : 21 Januari 2011 - 3:06pm | Oleh Bram Hendrawan (Foto: © Flickr/unwinged)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menaikkan gaji dan remunerasi anggota TNI dan Polri setiap tahun. Demikian disampaikan presiden dalam Rapim TNI dan Polri di Jakarta, Jumat (21/1).

SBY sebelumnya sudah pernah menjanjikan hal ini, tapi belum terlaksana sampai sekarang. Lalu, kenapa tiba-tiba presiden menyampaikan kembali janji ini? Apakah kebijakan ini berkaitan dengan semakin menurunnya dukungan terhadap pemerintahan pimpinan SBY? Radio Nederland Wereldomroep mewawancarai pakar militer Indro Tjahjono.

Terjepit
"SBY berupaya merayu tentara," demikian pendapat Indro Tjahjono menanggapi pernyataan SBY tersebut. Pengarang buku Indonesia di Bawah Sepatu Lars, 65 ini berpendapat SBY saat ini sedang terjepit. Di satu sisi, Polri yang selama ini menjadi "teman dekat" SBY tidak bisa diandalkan lagi. Korupsi dan berbagai skandal lainnya merusak citra kepolisian Indonesia.

Di sisi lain, SBY menghadapi ancaman kehilangan dukungan politik dari partai-partai politik. Menurut Indro Tjahjono, keputusan menaikkan gaji dan remunerasi anggota TNI bisa dilihat sebagai upaya SBY untuk mencari dukungan politik dari pihak militer untuk menghindari jatuhnya pemerintahan sebelum pemilu mendatang.

Menyuap
Indro Tjahjono menjelaskan saat ini sudah mulai keluar kritik terhadap SBY yang dikeluarkan oleh para jendral. Banyak yang perpendapat kebijakan SBY ini mencederai rakyat.

"Baru saja kemarin, salah satu tokoh militer oposisi yang terkenal, Jenderal Tyasno Sudarto, menyatakan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekuasaan SBY saat ini. Kalau bisa SBY diganti atau diturunkan," kata Indro Tjahjono. Hal ini membuat SBY khawatir, karena selama ini ia berjauhan dengan militer dan lebih dekat dengan polisi. "Menaikkan gaji dan remunerasi ini dalam kata-kata politik bisa dibilang menyuap tentara agar lebih royal pada SBY," jelas Indro Tjahjono.

Terlambat
Menurut Indro Tjahjono, ketakutan terbesar SBY saat ini adalah kalau dia sampai digulingkan oleh partai-partai politik dan anggota DPR. Saat ini persyaratan pemakzulan presiden lebih sederhana sehingga partai-partai politik bisa lebih gampang menjatuhkan SBY. Tjahjono melanjutkan, "Jalan satu-satunya bagi SBY untuk menghindari pemakzulan sebelum 2014 (pelaksaan pemilu, red) adalah meminta TNI untuk ikut berada di belakangnya."

Indro Tjahjono melihat langkah yang diambil SBY ini sebagai pertanda ia sudah ketakutan, panik karena kinerja pemerintahannya begitu jelek. SBY sangat takut terjadi pemakzulan. "Tapi saya khawatir TNI sekarang sudah lebih lemah dukungannya terhadap SBY. Jadi, menurut saya langkah SBY ini sudah terlambat," tandas Indro Tjahjono.
http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/sby-rayu-militer-dengan-kenaikan-gaji