GARDA PAPUA: OTONOMI KHUSUS GAGAL, HENTIKAN KOMPROMI!
Kekuatan Rakyat Papua merupakan bentuk nyata yang dapat merubah kebijakan-kebijakan Pemerintah NKRI yang tidak memihak terhadap keberlangsungan Hidup Rakyat Papua. Otonomi Khusus tidak lahir karena kebaikan Pemerintah NKRI, tetapi karena perjuangan Rakyat Papua secara menyeluruh, kita masih ingat ketika Reformasi di Indonesia terjadi tahun 1998, maka ada ruang demokrasi yang selama rezim Soeharto yang Otoriter tertutup dan mulai terbuka yang akhirnya runtuh karena ada kekuatan gerakan massa Rakyat yang Terpimpin.
Hal tersebut membuka ruang untuk terjadi konsolidasi di tanah Papua mulai dari terbentuknya Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI) kemudian ada Musyarah Besar (MUBES) dan akhirnya Kongres Rakyat Papua II, di bulan Mei tahun 2000, yang melahirkan Presidium Dewan Papua (PDP) sebagai mandat Rakyat Papua untuk memperjuangkan Aspirasi Rakyat Papua menuju Kemerdekaan. Namun, mandat itu dikompromikan sehingga lahirlah OTONOMI KHUSUS (OTSUS) Papua sebagai jalan tengah meredam aspirasi Rakyat Papua saat itu.
Dengan kekuatan rakyat, OTSUS juga pernah dikembalikan yang dimediasi oleh Dewan Adat Papua yang merupakan pilar ADAT dari PDP pada bulan Agustus 2005, namun tidak ada perubahan apa pun yang terjadi walaupun selalu dikampanyekan oleh DAP bahwa OTSUS sudah dikembalikan/ dikubur tapi faktanya masih berjalan bahkan program-program seperti pemekaran, Transmigrasi, Investasi, penjualan Tanah Adat, Pengiriman Pasukan Militer, penahan para aktivis, dll masih terus terjadi dan meningkat, di sinilah terjadi pembodohan kepada Rakyat Papua bahwa OTSUS sudah dikubur.
Rakyat Papua saat ini harus kritis terhadap kompromi-kompromi yang dilakukan oleh ELIT-ELIT Papua yang selalu meredam gerakan perlawanan yang sesungguhnya, kita harus terus mengawal setiap keputusan-keputusan melalui forum-forum yang independent yang terorganisir dan memunyai mekanisme, arahan dan target kerja yang jelas. Kita tidak boleh percayakan mandat rakyat kepada ELIT-ELIT Papua yang wataknya selalu kompromi, tidak mau dikritik dan tidak memunyai strategi taktik yang jelas.
Kemerdekaan tidak datang dari lembaga-lembaga politik dan pemerintahan NKRI seperti MPR, DPR RI, DPD RI, Presiden, DPRP, Gubernur, MRP, DPRD Kota/Kabupaten, Bupati, partai-partai politik NKRI, organisasi-organisa sinya NKRI, dll. Karena semua lembaga itu adalah milik NKRI, yang mengabdi kepada kepentingan NKRI.
Tapi kemerdekaan Papua datang karena rakyat Papua mau membangun alat/lembaga politik dan pemerintahanya sendiri, di luar semua alat/lembaga politik dan pemerintahan NKRI. Seperti apakah alat/lembaga politik dan pemerintahan itu? Kita bisa lihat beberapa contoh: CNRT di Timor Leste, PLO di Palestina, PAIGC di Guinea Bisau, dll . Alat/lembaga politik dan pemerintahan rakyat Papua dapat dibangun jika rakyat Papua mau mengorganisasikan perjuangan/perlawan annya.
Jadi dimulai dengan BERORGANISASI.
Bangun organisasi perjuangan/perlawan an yang dipimpin oleh orang-orangg yang disiplin, siap dikritik, mengerti mekanisme kerja, mengerti bagaimana membuat tahapan-tahapan kerja harian, dan selalu terlibat dalam aksi-aksi perlawanan rakyat sekecil apa pun, sehingga organisasi itu milik rakyat bukan milik elit-elit yang Egois dan Otoriter.
INGAT!!! HARI INI JANGAN KITA MENGULANGI KESALAHAN YANG SAMA !!!!
BERSATU UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL !!!
18 Juni 2010
Komite Pimpinan Pusat
Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda Papua)
Ketua : Nasta
Sekjend : Smadav
Selengkapnya. .. Sa pu nama Y.M Buchtar Tabuni. ko panggil saja sa''Buchtar' '. sa pu umur saat ini 31 Tahun. sa berasal dari Wamena. sa masuk penjara karena menyuarakan keadilan bagi tong pu tanah Papua dalam Aksi Damai 16 Oktober 2008. Sa diberikan hukuman pidana oleh pemerintah NKRI selama 3 Tahun. pasal yang dorang kenakan terhadap sa adalah 160 KUHP yang dong bilang pasal penghasutan ka ini. Dorang tangkap sa 3 Desember 2008 dan vonis hukuman Agustus 2009.
Sa tetap bahagia berada dalam penjara, karena sa sangat yakin ada kader yang akan melanjutkan perjuangan untuk tong pu rakyat tertindas.
Kawan, perjuangan tanpa akhir to...
''Suara Pembebasan harus diteriakkan dengan keras dan penuh dengan keyakinan untuk merebut kemenangan walaupun Nyawa Menjadi TARUHAN.''
Lawan...
wa...wa...wa. .
Selengkapnya. .. Kawan, sa pu nama Victor Vederik Yeimo, ko panggil sa saja Vicki. sa berasal dari Paniai. sa pu umur sekarang 26 Tahun. Pemerintah NKRI dong bilang sa terlibat dalam Penyerangan Polsekta Abepura 09 April 2009. Dorang tangkap sa, 22 Oktober 2009. sekarang sa masi tunggu... sidang pengadilan. pu lama apa!!,karena pasal yang dong kenakan ke sa itu''Dakwaan Makar''. Kawan Lihat pasal yang dong kasi ke sa 106 KUHP/160 KUHP.
Sa sekarang ada di Lapas Abepura. sa hanya mo bilang untuk kamorang ''Jangan pernah takut untuk dimasukkan kedalam Penjara. Karena, menyuarakan kebenaran. Kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak pernah dikalahkan.
Koyao..Amanai. ..Amakane. . Selengkapnya. .. Anak, sa pu nama Filep Jacob Semuel Karma. Ko panggil sa ''Bapa Karma, kaka juga bisa. Sa pu nama kecil waktu SMP hingga SMA,dorang panggil sa Yoppy''. sa dari biak utara, kampung dwar. sa pu umur sekarang su jalan 51 tahun. Pemerintah NKRI tangkap sa waktu aksi damai di Lapangan Trikora,Abepura 01 Desember 2004. dorang tangkap sa, karena pada waktu itu sa dengan kawan - kawan kasih naik bendera Bintang Kejora.
sa dikenakan pasal makar dengan hukuman 15 tahun penjara. pasal pu banyak apa yang dorang kasih buat sa. Anak coba liat pasal - pasal yang dong kenakan untuk sa , 106,108,110 KUHP.
sa sekarang su kembali ke Lapas Abepura lagi sejak 09 Juni 2010. sa masih menunggu kepastian dr. Rumah Sakit PGI Cikini bagian urolog untuk tangani sa berobat di Jakarta.
Kamorang ingat e, perjuangan pembebasan Papua adalah perjuangan multi ras dan multi etnis. supaya tong dapat dukungan dari Masyarakat Internasional. Kamorang jang rasis dalam berpikir dan lihat baik - baik perjuangan untuk tong bebas dari pemerintah Kolonial.
Jouw Suba.
Selengkapnya. .. Long March 24 KM: Otsus Gagal, Refrendum bagi West Papua Pada 12 Agustus 2005 Dewan Adat Papua (DAP) pernah mengembalikan UU 21/2001 dan menurunkan 10.000 massa aksi. Tetapi, realisasinya UU tersebut masih berjalan dan hak hidup terus terancam. Sekarang, di akhir masa jabatan Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan hal yang sama. Pada 18 Juni 2010, MRP mengembalikan UU No 21/2001 dengan menurunkan 8000 massa. Jadi, rakyat Papua Barat menunggu, apakah ini hanya Euforia semata. Gaung Politik Papua se-bak kembang api. Menyala, Terus Padam Lagi. Tong tunggu Obat Penawar apalagi yang akan diberikan Jakarta? Berita foto ==> Selengkapnya. ..
''Melenyamkan kejahatan adalah awal dari kebajikan dan menyingkirkan kebodohan adalah awal dari kebijaksanan (Gerard M Hopkins)
Sejarah membuktikan bahwa tokoh-tokoh dunia seperti: Nelson Mandela (Afrika Selata, Mahatma Gandhi (India), Soekarno-Hatta (Indonesia), Auung San Syu Kyi (Burma), dan Xanana Gusmao (Timor Leste) justru menjadi besar dan berhasil menjadi Simbol perlawanan rakyat terhadap kekuasan Otoriter dan menindas.
Penjara ...memang bisa memasung jiwa dan raga. Namun, tidak akan bisa memasung dan membelenggu serta membungkam pikiran dan kebenaran yang kami suarakan.
''KAMI, MENYUARAKAN ASPIRASI RAKYAT PAPUA UNTUK KEADILAN''
Selengkapnya. .. Numbay--Jumat, 18 Juni 2010 belasan ribu masyarakat adat Papua dari 7 wilayah adat serta berbagai elemen masyarakat melakukan long march (berjalan kaki) dari Kantor MRP Kotaraja menuju DPRD untuk meminta fefrendum bagi Papua. Tuntutan referendum itu adalah kesimpulan akhir dari 11 hasil pleno Musyawarah Besar (Mubes) MRP bersama masyarakat adat Papua.
Demonstrasi terbesar yang pernah ada di tanah Papua itu dipimpin Ketua MRP Agus Alua. Selain itu terlihat juga Dr. Benny Giyai dan beberapa pendeta ternama di tanah Papua. Saat tiba di halaman Gedung DPRP, masa membentang sejumlah spanduk, yang antara lain bertuliskan: “UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua telah gagal total.” “Tak ada solusi kecuali Papua Merdeka.” “Referendum solusi terakhir bangsa Papua Barat.” “Otsus gagal hak hidup rakyat Papua terancam.”
Koordinator aksi Pdt John Baransano mengajak masyarakat pendemo mengepalkan tangan sebagai simbol perkabungan bagi rakyat Papua sembari mengajak massa menyeruhkan Papua Merdeka, Papua Merdeka. “Mari kita berjuang melawan penindasan tanpa melakukan kekerasan,” tukas Baransano.
Dr Benny Giay menegaskan, pihaknya berada di tempat ini, karena satu perjuangan untuk mengembalikan Otsus, merebut kembali harga diri bangsa Papua, merebut kembali hak- hak rakyat Papua yang dirampas. Selanjutnya Giay dituntun Pdt John Baransano menyalahkan sebuah lilin sebagai suatu simbol mengenang para leluhur yang telah pergi selama lamanya demi membela hak- hak rakyat Papua.
“Kami bukan bangsa bodoh seperti yang engkau pikirkan,” ucap Giay disambut pekikan merdeka dari massa. Ketua Komisi DPRP Ruben Magay menandaskan, referendum adalah jalan keluar yang menentukan masa depan rakyat Papua. Giyai, Alua, Magai mengatakan, tuntutan referendum ini adalah solusi terakhir untuk rakyat Papua. “Masalah Papua harus diselesaikan melalui referendum. Jakarta dan Papua harus duduk bersama untuk mencari pihak ketiga untuk menyelenggarakan referendum,” kata mereka tegas. ***
Selengkapnya. .. Situasi kekerasan hari ini di Puncak Jaya, khususnya di Distrik Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi tidak terlepas dari kepentingan elit birokrasi (Klas Kapitalis Birokrat) untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Yang mana, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, selaku Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua berupaya meyakinkan Negara bahwa Propinsi Papua Tengah tidak akan aman dan damai jika keberadaan Tentara Rakyat Papua Pimpinan Goliat Tabuni tidak dimusnahkan. Melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan maret 2010, wilayah Kecamatan Tingginambut di jadikan Daerah Operasi Militer (DOM) atau dengan kata lain “Kebijakan Bumi Hangus”. Dalam kesepakatan tersebut dikeluarkan deadline akhir pada tanggal 28 Juni 2010 kepada massa Rakyat Papua untuk mengosongkan wilayah tersebut. Kebijakan ini jelas-jelas mengabaikan hak-hak dasar Rakya Papua untuk hidup aman dan damai diatas Tanah Airnya sendiri.
Operasi sapu bersih yang dilakukan Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri) dengan alasan untuk melumpuhkan terhadap Tentara Rakyat Papua dibawah Pimpinan Goliat Tabuni telah mengakibatkan ratusan hingga ribuan warga massa Rakyat Papua khususnya di Distrik Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi kehilangan nyawa, tempat tinggal, ternak dan sumber pendapatan sebagai petani tradisional.
Aksi brutal dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh alat reaksioner Negara (TNI/Polri) terhadap massa Rakyat Papua di Kabupaten Puncak Jaya terus berlanjut, terhitung sejak Maret 2010, Kindeman Gire (Pendeta) dan Enditi Tabuni (anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia) tertembak hingga mati. Juga pada bulan yang sama terjadi tindak kekerasan terhadap massa Rakyat Papua ; Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn/sedang sakit parah), Tiraik morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), Kotoran Tabuni (42 Thn) mengalami tindak penyiksaan yang tidak manusiawi mengakibatkan ke-13 korban harus menahan derita dan sakit hingga tinggal menunggu maut menjemput.
Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol informasi yang dilakukan oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Dan pengungsian ribuan massa Rakyat Papua dari dua Kampung tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diiperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari dua daerah tersebut juga telah masuk dibeberapa daerah seperti ; Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan sekitarnya. Alat Reaksioner Negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasi oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja (GIDI), penembakan ternak dan intimidasi terhadap Rakyat Papua terus berlanjut.** *
“Jika hatimu bergetar marah karena ketidakadilan, maka kau adalah Kawan Sejatiku”
------------ ------
Sumber:http: //kpamwp. wordpress. com/
Selengkapnya. .. Manis di Bibir Jakarta, Duka Lara bagi Rakyat Papua
Oleh Markus Haluk*)
Pada 9-10 Juni 2010 Majelis Rakyat Papua (MRP) menyelenggarakan musyawarah besar. Ia dilakukan bersama antara MRP dan masyarakat asli Papua dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Masyarakat asli Papua, dari berbagai daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat hadir, dalam musyawarah di Jayapura. Eksekutif dan legislatif dari kedua provinsi turut diundang pula. Sementara dari pemerintah Pusat, yang diundang dan hadir secara langsung, termasuk Direktur Otonomi Khusus pada Departemen Dalam Negeri dan Desk Papua Polhukam.
Tujuannya, mendapat masukan secara menyeluruh tentang pelaksanaan Otonomi Khusus selama sembilan tahun di tanah Papua.
Ketua Majelis Rakyat Papua Drs. Agus Alue Alua menyampaikan bahwa pengalaman perjuangan MRP tentang hak-hak dasar orang asli Papua selama lima tahun menunjukkan dalam implementasi UU Otonomi Khusus terdapat inkonsistensi sikap dan perbuatan pemerintah Pusat dan Daerah terhadap pelaksanaan otonomi.
Secara substansial ada tiga sebab munculnya aspirasi Papua merdeka: (1) Status politik Papua dalam NKRI bermasalah. Rakyat Papua yakin sudah merdeka 1 Desember 1961. Mereka percaya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat 1969 cacat hukum dan moral; (2) Pelanggaran HAM pada rakyat Papua, termasuk ekploitasi sumber daya alam, terjadi terus-menerus; (3) Kegagalan pembangunan selama 37 tahun di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Simbol utama kepercayaan pada kemerdekaan ialah bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan lambang Burung Mambruk.
Puncak dari penyampaian aspirasi politik Papua ialah Tim 100 pada 26 Februari 1999 di Istana Negara di hadapan Presiden B.J. Habibie. Menanggapi aspirasi rakyat Papua, pemerintah Pusat menyetujui perbaiki kesejahteraan melalui pembangunan agar meminimalisir aspirasi politik dan pelanggaran dengan ditetapkannya TAP MPR IV MPR/1999.
Adapun semangat dasar penawaran Otonomi Khusus Papua oleh pemerintah Pusat kepada rakyat Papua adalah meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, dalam segala segi pembangunan, agar meminimalisir aspirasi merdeka orang Papua untuk keluar dari NKRI dan menyelidiki, mengadili dan menghukum pelanggaran berat HAM Papua selama 40-an tahun.
Maka program pokok dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua adalah pemerintah Provinsi harus mengambil tiga kebijakan prioritas utama yakni kebijakan dan aksi keberpihakan (affirmative policy and action) terhadap orang asli Papua, kebijakan dan aksi perlindungan (protective policy and action) terhadap orang asli Papua serta kebijakan dan aksi pemberdayaan (empowerment) terhadap orang asli Papua.
Pemerintah Sibuk Memikirkan Uang Otonomi Khusus
Ternyata selama sembilan tahun pelaksanaan UU Otonomi Khusus di tanah Papua, pemerintah lebih sibuk memikirkan dan mengerjakan bagaimana dana Otsus diperoleh (dicairkan di pusat), dibagi (di Provinsi dan Kota/ Kabupaten) dan dipertanggujawabkan (kepada pemerintah pusat). Demikian pula sejumlah perdasus yang dihasilkan pun belum terlihat terobosan baru untuk menolong dan menyelamatkan orang asli Papua di atas tanah leluhurnya. Buku Papua Road Map karya Muridan Widjojo dkk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memaparkan warga asli Papua terancam hidup mereka di kampung halaman sendiri.
Musyawarah Juni ini menilai bahwa implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus sejak tahun 2001 hingga kini tidak membawa perubahan yang signifikan dalam hidup orang Papua. Tiga kebijakan tersebut tidak dilaksanakan oleh Jakarta. Ini terbukti dari sejumlah fakta yang adalah duka lara yang dialami masyarakat Papua.
Awalnya, penculikan ketua Presidium Dewan Papua Theys H. Eluai oleh Kopasus pada 10 November 2001. Aparat keamanan Indonesia terus melakukan pembunuhan kilat, penembakan, penangkapan dan pemenjarahan para aktivis pro-demokrasi dan hak asasi manusia di Papua. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai Undang-undang Pemekaran Kabupaten dan Provinsi, Intruksi Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, yang semuanya bertentangan dengan UU. No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemerintah juga tidak berhasil dalam menangani illegal loging, illegal mining dan illegal fishing di tanah Papua maupun pengambilalihan tanah adat untuk pembangunan infrastruktur militer dan sipil lewat manipulasi, tekanan, terror dan intimidasi serta, tentu saja, janji-janji kosong.
Majelis Rakyat Papua tak Berdaya
Pada 26 Desember 2004, sebagai kado Natal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengantar PP. No. 54 tentang Majelis Rakyat Papua. Semula rakyat Papua banyak menaruh harapan akan peran lembaga ini, namun setelah dilakukan kajian yang mendalam tentang fungsi dan peranannya, ternyata isinya kosong alias gigi ompong.
Setelah lembaga ini terbentuk, semua keputusan terkait keberpihakan, perlindungan dan penyelamatan orang Papua, tidak satu pun diindahkan oleh Jakarta. Kami mencatat sejumlah keputusan yang diambil dari MRP dalam melaksanakan amanah Undang-Undang No. 21 tentang Otonomi Khusus tahun 2001; hasil Konsultasi Publik tentang Provinsi Irian Jaya Barat pada November 2005, dimana saat itu rakyat Papua dengan bulat menyatakan menolak Prov Irian Jaya Barat, namun Jakarta tidak menanggapi hasil konsultasi publik tersebut namun sebaliknya melalui Depdagri menunjuk Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Prov. Irian Jaya Barat pada 11 Maret 2006, demikian pula Surat Keputusan MRP No. 14 tahun 2010, tentang Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati juga Jakarta lagi-lagi menolak keputusan tersebut.
Pemerintah Mesti Membuka Diri
Dengan melihat kegagalan pemerintah dalam menginplementasikan UU Otonomi Khusus Papua, kita perlu mencari solusi guna menyelesaikan persoalan Papua secara kontinyu, konprehensif, damai dan bermartabat. Jalan yang bijak dan bermartabat saat ini ialah keterbukaan pemerintah dalam pernyelesaian persoalan Papua melalui dialog antara orang Papua dengan pemerintah Pusat, yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Pilihan dialog merupakan salah satu solusi bijak dalam penyelesaian persoalan Papua saat ini.
*)Markus Haluk adalah Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia.
Sumber:http: //andreasharsono .blogspot. com/2010/ 06/otonomi- khusus-papua. html
Selengkapnya. .. Numbay--“Referendum solusi terbaik bagi rakyat Papua barat. Otonomi Khusus Gagal Total di Tanah Papau” bisa menggambarkan kesimpulan akhir dari Pleno MRP bersama rakyat Papua. Ya, suasana pleno MRP yang dilangsungkan di Aula MRP, Rabu (16/5) lalu itu dihadiri seluruh komponen pergerakan rakyat Papua. Dari Jayapura dilaporkan, pembacaan putusan pleno oleh Ketua MRP Agus Alue Alua itu berlangsung singkat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh perwakilan Komponen masyarakat Papua yang dalam putusan bersama itu, disepakati untuk menunda pengantaran Putusan Pleno Mubes MRP itu ke DPRP.
“Keputusan ini merupakan keputusan fundamental bagi masa depan orang asli Papua di Tanah Papua, sehingga keputusan ini akan terus dikawal oleh seluruh rakyat Papua, apapun resikonya, jadi kami putuskan untuk hari Jumat ini (18 Juni 2010:red) , kita akan mengantar bersama putusan ini ke DPRP,” tegas Salmon Yumama selaku juru bicara komponen masyarakat Papua seperti dilangsir Harian Bintang Papua.
Dalam keterangan tersebut, Yumame yang juga ketua Forum Demokrasi Papua Bersatu itu, menyebutkan, bahwa maksud dari penundaan ini sengaja dilakukan dengan maksud agar konsolidasi terkait putusan MRP ini ke seluruh wilayah di Tanah Papua, luar Papua maupun di Luar negeri. Hal yang sama juga ditegaskan Markus Haluk, Ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indoensia (AMPTI) ini menyerukan agar seluruh masyarakat Papua secara bersama-sama berjuang membebaskan Papua dari cengkeraman pemusnahan yang secara sengaja dilakukan melalui kehadiran UU NO 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.
Pelno MPR yang berkesimpulan bahwa Otsus gagal dan refremdum untuk Papua adalah solusi akan disampaikan kepada DPRP Papua dan pemerintah provinsi Papua oleh seluruh rakyat Papua di Jayapura pada Jumat, 18 Juni 2010. Penyampaian dilakukan dengan aksi yang rencananya akan star dari gedung MRP Kota Raja menuju ke Gedung DPRP Papua dengan menurunkan ribuan masa. Dikabarkan seluruh aktivitas pemerintahan dan pendidikan serta usaha di tanah Papua lumpuh total.
Dua hari sebelumnya, rencana aksi itu telah disampaikan kepada public. “Ingat Jumat ini, sampaikan pada seluruh rakyat Papua, kita akan aksi damai longmarc dari MRP ke DPRP, sehingga tidak ada lagi orang yang bilang bahwa itu segelintir orang, itu hanya orang gunung atau itu hanya orang Pantai dan sebagainya, mari kita tunjukkan bahwa Papua yang dulu masih tetap satu,” teriak Markus lewat mikropohen yang tersedia di ruang sidang MRP.
Bukan hanya Markus, hadir pula Pdt. Jhon Baransan. Kepada seluruh komponen masyarakat, Jhon dengan nada tinggi menegaskan bahwa Otsus di tanah Papua gagal mensejahterakan rakyat Papua, Otsus bukan lagi sousi bagi rakyat Papua namun Otsus bagi rakyat Papua adalah mesih pembunuh modern.
“Kita tidak segelintir, oleh karena itu, kita akan tunjukkan bahwa yang segelintir itu siapa, seluruh masyarakat Papua akan turut dalam aksi ini, ini hari berkabung bagi kita semua,” terangnya. Sementara itu, Sekretaris DAP Leo Imbiri, kepada wartawan mengatakan bahwa aksi hari ini ke DPRP selain sengaja di ulur, panitia juga belum melayangkan surat pemberitahuan ke Polresta Jayapura.”Kami tidak ingin rakyat Papua ini selalu dibenturkan dengan aparat, oleh karena itu kami akan minta berikan surat pemberitahuan ke Polisi, bukan surat ijin,” lengkapnya.* **
Selengkapnya. .. “BMP Cara Negara Bunuh Orang Papua, BMP Akan Difasilitasi Senjata” Koordinator Barisan Merah Putih (BMP) Wilayah Pegunungan Tengah, M. Wati Kogoya mengatakan, Papua Barat merdeka adalah harga mati. Katanya, api perjuangan Papua merdeka tidak akan pernah mati. Jutaan orang Papua mati demi pembebasan Papua Barat. “Saya mengesal sekarang. Saya terlibat dalam organisasi politik yang tujuannya adalah membunuh orang Papua. Karena dalam waktu dekat akan difasilitasi senjata. Juga akan membuat situasi Papua kacau dengan ciptakan konflik antar orang Papua dengan Papua dan Papua dengan pendatang. Jadi, sekarang, BMP bagi dirinya adalah organisasi perjuangan kita untuk mencari dana. “Saya mau kasih tahu bahwa BMP ini segera akan difasilitasi dengan senjata. Ini agenda Negara. Saya hanya terlibat untuk mencari uang. Makanya, saya sudah meyakinkan Menteri Dalam Negeri dan sudah memberikan nota tugas kepada saya. Saya menggunakan isu integrasi. Ini saya lakukan supaya dapat dana untuk saya beri kepada teman-teman yang berjuang di hutan dan di kota. Ini cara saya, karena banyak orang Papua sudah korban,” kata Wati secara diam-diam kepada beberapa orang tua di Jaya Wijaya, Papua.
Katanya, dirinya sudah bentuk BMP di 12 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Keduabelas kabupaten itu masing-masing Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Lani Jaya, Memberamo Tengah, Tolikara, Nduga, Jaya Wijaya dan yang baru terbentuk Kabupaten Nabire.
Lebih lanjut dia mengatakan, Ketua Umum BMP Ramses Ohee dan Sekretaris Umum Alfons Jonas Nusi difasilitasi secara khusus oleh Mendagri berupa dana untuk mematikan gerakan perjuangan Papua Barat. “Saya dapat dana dari mereka. Saya berjuang untuk Papua merdeka, saya tidak berjuang untuk integrasi Papua. Karena integrasi itu belum selesai. Saya adalah perempuan gunung, saya tidak akan korbankan rakyat Papua,” kata diam-diam.
Dia menghimbau kepada anak-anak muda Papua untuk hati kepapuan jangan terbeli oleh uang. Jaga keamanan dan mendukung perjuangan yang sedang berlangsung di hutan, dalam negeri, dan luar negeri. “Saya baru pulang dari Puncak Jaya, membantu mereka yang berjuang di hutan,” katanya.
Dia mengatakan, BMP adalah organisasai politik yang difasilitasi khusus oleh Negara untuk mengkanter perjuangan Papua merdeka.”Kami dapat tugas halangi Papua merdeka, tetapi saya minta orang Papua jangan serakah. Kita jangan jual masa depan Papua hanya dengan uang dan jabatan sesaat. Sekarang, saya merasa mengesal dengan semua ini. Ternyata semuanya omong-kosong. BMP adalah cara Negara untuk bunuh orang Papua,” katanya serius. ** ------------ --------- -------- Keterangan Foto :
Yonas Alfons Nusi (kanan) memeluk saksi M Wati Kogoya, saat MK Tetapkan Masyarakat Adat Papua ke DPRP di Jakarta.
Selengkapnya. .. Pembasmias orang asli Papua oleh Negara Indonesia semakin nyata. Setelah ribuan gabungan TNI/Polri di kirim ke Pancak Jaya Papua, kini Negara terus menambah pasukan untuk membasmi orang Papua dengan kedok pengejaran atas Tentara Pembebasan Nasional, Organisasai Papua Merdeka (TPN/OPM). Dari Pucak Jaya, Papua Barat dilaporkan kehidupan warga sipil terancam. “Kami terancam. Ribuan orang sudah mengungsi. Di sini sudah darurat militer. Tanah kami penuh militer,” kata J. Tabuni warga Puncak Jaya.
Setelah dua hari lalu(31/5) Negara mendatangkan Brimob Kelapa 2 Depok Jakarta di Puncak Jaya, kini Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto menambah pasukan untuk mengejar dan menangkap warga sipil untuk menuntaskan pembasmian orang asli Papua di atas tanah leluhur mereka.
“Situasi di Puncak Jaya masih membutuhkan penambahan anggota, maka kami tambah lagi Brimob ke Puncak Jaya, menumpas TPN/OPM ,” tandas Polda kepada wartawan, di Jayapura.
Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto selain faktor cuaca, geografis Puncak Jaya yang merupakan daerah Pegunungan semakin menyulitkan belasan ribu pasukan TNI/Polri saja tidak cukup. Maka, kami akan terus menambah pasukan di sana,” ucap mantan Kapolda Sulut itu.***
Selengkapnya. .. Front Pepera mendesak kepolisian membentuk tim khusus pencari fakta kasus Tingginambut, di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Desakan Front Pepera datang pasca dimuatnya sejumlah pernyataan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Agus Rianto di media lokal tanggal 19 Maret yang menyebutkan ‘Situasi Puncak Jaya telah Kondusif’. Selpius Bobi, Ketua Front Pepera dalam keterangan persnya di Abepura mengatakan, pernyataan Rianto merupakan sebuah pembohongan publik yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
“Pasca tewasnya dua karyawan PT Modern hingga tertembaknya Werius Telengen yang di duga GPK, kondisi masyarakat di Tingginambut masih tertekan,” ujarnya, Kamis.
Lanjut Bobi, untuk mengungkap bagaimana situasi dan kondisi masyarakat sipil di Tingginambut, pihaknya meminta semua elemen turut menekan kepolisian membentuk tim pencari fakta menyelidiki situasi di wilayah pegunungan itu.
“Kalau hanya sepihak saja tentu kebenarannya akan sulit dipercaya,” katanya.
Bobi berharap, tim pencari fakta nantinya harus pula melibatkan LSM, DPRP, Tokoh Pemuda dan masyarakat di Tingginambut.
------------ --
Sumber:Tabloidjubi. com
Selengkapnya. .. Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir arus migran yang masuk ke Provinsi Papua terus meningkat, bahkan peningkatan ini yang tertinggi di dunia.Pernyataan Barnabas Suebu SH ini dilontarkan di kantor Gubernur belum lama ini, menyikapi sikap DPRP serta arus demonstrasi yang menentang penghidupan kembali transmigrasi ke Papua. “Yang datang ke Kota Jayapura menurut data statistic adalah pertambahan penduduk lima persen pertahun dan lima persen kenaikan penduduk ini adalah yang tertinggi di dunia,” jelas Gubernur.
Menurut Gubernur kenaikan pertambahan penduduk atau migran bagi setiap bangsa menurut perhitungan dunia adalah dua persen per tahun, namun yang terjadi di Papua adalah yang terbesar dan ini harus dikontrol. “Harus mendapatkan perhatian kita bersama untuk kita harus menyusun satu Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) untuk mengendalikan arus migrasi ini,” tegas Gubernur.
Memang katanya, arus migran ke Papua ini tidak bisa dilarang, namun pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan yang besar untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap pertambahan penduduk yang masuk ke satu daerah.
“mengontrol dan mengawasi, kalau orang dari luar datang cara kontrolnya bagaimana? dia harus daftarkan nama, datang dengan tujuan apa, sudah bekerja atau belum, karena kalau datang untuk mencari pekerjaan maka ini menambah pengangguran di Papua yang berdampak pada beban keuangan yang semakin besar,” sebut Gubernur.
“Kalau dia tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan maka orang baru itu merupakan tambahan pengangguran berarti tambahan beban, penduduk bisa kita kendalikan dengan cara mengotrol seperti itu,” sambung Gubernur.
Karena pertambahan penduduk, lanjut Gubernur, yang cepat maka pada waktu yang sama jumlah penduduk naik tinggi secara keseluruhan tetapi jumlah penduduk asli akan turun, nah hal ini akan berpengaruh pada pemilihan-pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota legislative di provinsi Papua karena pemilihan dilakukan secara langsung dengan begitu ketikan jumlah penduduk asli semakin turun.
“Sampai kapanpun suara dari penduduk asli akan menjadi minoritas, suara pemilih makin turun, orang asli tidak akan punya kesempatan untuk duduk di jabatan-jabatan seperti itu, karena menjadi minoritas,” ungkap Gubernur.
Oleh karena itu, singgung Gubernur, SK MRP NO 14 tahun 2009 memberikan jaminan kepada orang Papua sampai kapanpun walaupun nanti menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri namun tetap bisa menjadi pemimpin. “sekarang total penduduk Papua adalah dua juta lebih, kapan menjadi 10 juta dan 30 juta, maka jaminan lewat SK MRP No 14 tahun 2009 ini bisa memproteksi itu,” tandas Gubernur.
------------ -----
Sumber: http://bintangpapua .com/
Selengkapnya. .. Permintaan Bupati Puncak Jaya, serta ketua Dewan Puncak Jaya kepada Gubernur, Pangdam, serta ke Pemerintah Puasat untuk menjadikan Puncak Jaya sebagai Derah Operasi Militer (DOM) akhirnya dikabulkan oleh TNI/POLRI. Menurut info yang kami terima dari orang terpercaya di PEMKAB Puncak Jaya bahwa operasi besar-besaran akan dilakukan 17 Juni 2010. Persiapan dilakukan dari 4 titik (Empat Kabupaten) untuk pendropan pasukan TNI/POLRI, dari arah Tolikara, Puncak Jaya, Ilaga ( Kab. Puncak). Warga mengatakan Anggaran yang dianggarkan dari dana Rakyat/ OTONOMI Khusus sebesar Rp100 milyar. Semua rakyat di sekitar Tingginambut dan Pilia, Monia diungsikan ke kampung-kampung yang jauh dari daerah yang ditargetkan menjai Daerah Operasi Militer (DOM).
Sebagian dari mereka memilih untuk mengungsi ke Wamena, ada ke Puncak Jaya, ada yang ke Tolikara. Operasi akan dijalankan jika ada komando bergerak dari Kapolda Papua dan Pangdam Papua, sedangkan komando untuk pendropan pasukan serta alat perang sudah dilakukan minggu ini. Pendropan pasukan membuat rakyat di 4 Kabupaten panik karena trauma dengan perlakuan TNI/POLRI di dalam operasi-operasi sebelumnya.
Goliat Tabuni, Gen. TRWP menyatakan siap untuk berperang, namun ia masih mengadakan perhitungan karena mereka kekurangan amunisi. *** Selengkapnya. .. Gubernur Hanya Banyak BicaraRibuan massa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu (FORDEM) menduduki kantor Gubernur Papua dan menduduki dan bermalam Gedung DPR Papua. Masa FORDEM yang dipimpin Salmon Maurits Yumame, Pdt. Dr. Beny Giay, Frederika Korain serta Pdt Jhon Baransano itu mengawali aksi long marc dari Gerbang Uncen Waena sejak pukul 10.00 WP dan tiba di Kantor Gubernur Papua pukul 16.30 WP. Sebelumnya masa FORDEM telah mendatangi MRP dan DPRP, guna memberikan dukungan politik terhadap dua lembaga tersebut. Massa yang datang dengan berjalan kaki itu,langsung disambut Plt Sekda Papua Drs. Ibrahim Elia Loupatty MM didampingi kepala Kesbangpol dan Linmas Setda Provinsi Papua Washinton Turnip.
Dalam penyampaian aspirasi berupa rekomendasi yang dibacakan Salmon Maurits Yumame, FORDEM dengan tegas meminta kepada Gubernur Provinsi Papua agar dalam waktu singkat penundaan 60 hari pemilukada di Tanah Papua harus sudah bisa menghasilkan Perdasus yang mengakomodir SK MRP No 14 tahun 2009 tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah harus orang asli Papua.
Selengkapnya. .. Penembakan warga sipil oleh gabungan aparat Keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, tidak akan membunuh idelisme dan nasionalis Papua. Penilaian itu seperti dilontarkan, Duma Socratez Sofyan Yoman menanggapi adanya penembakan seorang warga yang dianggap OPM di Puncak Jaya. Socratez yang selalu hadir dengan kritikan pedas kepada pemerintah Indonesia ini, kepada Media ini melalui pres realisnya yang diterima malam kemarin, mengatakan pihaknya sangat prihatin dan menyesalkan sikap aparat keamanan yang menewaskan umat Tuhan dengan diembeli stigma OPM di Puncak Jaya.
“Label terhadap rakyat itu adalah cara lama yang sudah tidak relevan lagi di era sekarang. Bukan saatnya lagi otot dan moncong senjata berbunyi tapi otak hati dan mulut yang berbicara demi kemanusian, keadilan, hak asasi manusia dan kesetaraan,” saran Pendeta yang sering disebut sebagai pendeta separatis ini. Cara-cara aparat keamanan seperti ini, ragu Socratez, tidak akan mampu untuk memberikan jaminan bahwa keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini bisa terjaga dengan baik akan tetapi justru sebaga senjata yang kuat untuk memecahkan NKRI.
“Tidak harus dengan cara membunuh dan menumpahkan darah umat Tuhan, sudah bukan masanya lagi,” singgung Socratez. Socratez mengingatkan pihak-pihak terutama pihak keamanan yang selama ini ada di Tanah Papua untuk tidak terpesona dengan keberhasilan- keberhasilan menumpas keinginan masyarakat Papua yang notabene sejak integrasi sudah menginginkan terlepas dari NKRI.
“Perlu diingat dan jangan lupa ialah manusia Papua dibunuh terus tetapi ideology dan nasionalisme tetap hidup selamanya,” ungkapnya. Aparat keamanan, sebutnya, harus menghentikan kekerasan dan kekejaman yang berlangsung hamper 45 tahun di atas tanah Papua. Karena pendekatan kekerasan keamanan tidak menyelesaikan masalah tapi justru melahirkan masalah baru yang lebi berat. “Saatnya solusi damai yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah Papua dan mengakhiri kekerasan di atas tanah Papua,” tutup Socratez.***
Selengkapnya. .. Sebagai lanjutan dari seminar oleh Forum Mahasiswa Peduli Masyarakat Pegunungan Tengah (FMPMPT) Papua yang diketuai oleh Yustinus Asok di STT GKI Padang Bulan Hari Kamis (22/4) lalu, Senin (26/4) kemarin ratusan mahasiswa dengan dipimpin Yustinus Asok menggelar aksi demo. Dengan titik kumpul di depan Ruko depan Kantor Pos Abepura, Ratusan Mahasiswa yang pada umumnya adalah asal Pegunungan Tengah Papua mengawali dengan menggelar tiga spanduk dan orasi-orasi penolakan program transmigrasi era Otonomi Khusus. Yustinus Asok saat ditemui sesaat sebelum berangkat dengan menggunakan satu unit Jeep dan tuju truk untuk mengangkut massa ke kantor Gubernur Provinsi Papua mengatakan, demo tersebut lanjutan dari hasil seminar yang digelarnya. ‘’Demo ini lanjutan seminar yang kami selenggarakan kemarin di STT GKI Padang Bulan,’’ ungkapnya.
Sedangkan massa demo yang ikut, menurut Yustinus Asso adalah seluruh mahasiswa Papua dari perguruan-perguruan tinggi yang ada di Kota Jayapura. Tiga spanduk yang diusung antara lain berbunyi ‘Negara NKRI dan otonomi Khusus gagal menyelamatkan manusia Papua’, dan dua spanduk bertuliskan sama yakni ‘segera hentikan rencana transmigrasi di tanah Papua Tahun 2010’.
Setelah sekitar setengah jam menggelar spanduk dan orasi penolakan program transmigrasi, massa langsung menuju kantor Gubernur Papua untuk menyampaikan aspirasinya ke Gubernur terkait dengan hasil seminar yang digelar di STT GKI padang Bulan.
Massa tiba kantor gubernur sekitar pukul 13.00 WP dengan menumpangi lima buah truk. Sambil berlari-lari mengelilingi lapangan upacara Kantor Gubernur dan meneriakan suara-suara perang khas masyarakat Pegunungan Papua.
Dalam orasi yang berlangsung sekitar tiga jam lebih itu, massa mendesak agar Gubernur Suebu menjelaskan arah dan kebijakan pembukaan kembali program tranmigrasi ke Papua dan akan ditempatkan di sejumlah wilayah di Pegunungan Tengah Papua.
“Kami menolak trasmigrasi ke Papua, dan kami minta Gubernur untuk memberikan keterangan kepada kami apa tujuan dari prigram itu,” tegas Osama Yogobi dalam orasinya.
Setelah melakukan orasi, massa akhirnya diterima Asisten I Bidang Pemerintahan setda provinsi Papua Drs. Elieser Renmaur didampingi Kepala Dinas Pencatatatan Sipil dan Pemukiman Provinsi Papua Ir Marthen Tangaran, kepada para pendemo mengatakan bahwa Gubernur Suebu saat ini tidak berada di tempat.
“Pak Gubernur tidak ada ditempat, bila ingin bertemu gubernur tunggu setelah pelantikan Bupati Nabire tanggal 4 Mei nanti,” terang Renmaur. Mendengar penjelasan tersebut, massa yang sudah terbawa emosi seakan tidak percaya, beberapa kelompok massa bahkan mengancam untuk melakukan pengecekan langsung ke ruang kerja Gubernur, bahkan beberapa pot bunga yang berada di halaman kantor gubernur menjadi sasaran kemarahan massa. “Kami ingin gubernur untuk menjelaskan pada kami, hari ini juga,” teriak salah satu orator lewat megaphone yang disambut dengan teriakan-teriakan masa.
Kenekatan pendemo dapat dicegah, setelah Kadis Pemukiman dan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Marthen Tangaran, memberikan penjelasan langsung kepada masa. “saya terus terang tidak tahu menahu soal program itu, dan untuk diketahui bahwa program transmigrasi ke Papua sudah ditutup sejak tahun 2002, tidak ada lagi transmigrasi ke Papua,” jelas Tangaran melanjutkan keterangan Renmaur.
Walaupun ancaman untuk menggelar aksi hingga malam itu tidak berlanjut, namun massa yang secara berangsur-angsur membubarkan diri itu berjanji akan kembali melakukan aksi nekatnya di kantor Gubernur, bila Gubernur tidak secara resmi memberikan keterangan soal program transmigrasi tersebut.
Sekedar diketahui, Informasi penghidupan kembali Program transmigrasi ini dihembuskan oleh DPR Papua beberapa pekan lalu melalui beberapa anggotanya, yang menyebutkan bahwa Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH telah melakukan penandatanhan MoU Program Transigrasi 2010 ke sejumlah wilayah di pegunungan tengah Papua. (cr-10/hen)
------------ --------- --------- --
Sumber: Bintangpapua. comBaca juga: 1. http://nasional. vivanews. com/news/ read/128406- 5_juta_ha_ lahan_transmigra si_di_papua_ barat 2. http://nasional. vivanews. com/news/ read/114363- 31_gubernur_ dan_41_bupati_ dukung_transmigr asi 3. http://nasional. vivanews. com/news/ read/112229- pemerintah_ targetkan_ transmigran_ naik_100_ _
Selengkapnya. .. Pesca intruksi Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait membasmian gerilyawan di Papua Barat, situasi keamanan di tanah Papua berubah. Perubahan situasi ini terkait perampingan organisasi-organisa sai milisi yang telah lama ada dan perekrutan anggota baru. Juga, aktivitas TNI AD, TNI AU, TNI AL, Polri, serta Intelijen meningkat. Organisasi milisi yang dibentuk di Papua Barat tidak hanya Barisan Merah Putih (BMP—ketua Ramses Ohee) yang telah lama ada tetapi sekarang diperbanyak lagi dengan nama organisasi yang berbeda. Pembentukan dilakukan di kabupaten-kabupaten baru di seluruh tanah Papua setelah SBY selaku kepala perang mengintruksikan hal itu. Hingga saat ada 4 organisasi milisi di Papua Barat yang namanya berbeda, termasuk BMP, yang memunyai tujuan yang sama, yaitu mendukung integrasi Papua ke Indonesia.
Jumlah kabupaten di tanah Papua saat ini adalah 38. Setiap kabupaten ada 4 organisasi milisi yang berbeda yang difasilitasi oleh Negara untuk melawan orang Papua yang menuntut hak-hak politik. Anggota yang direkrut dalam organisasi-organisa si itu diberi tawaran mobil, rumah, motor, uang dan lainnya. Perekrutan dilakukan mulai dari kampung hingga kota. Anggotanya mulai dari anak-anak sekolah, anak terminal, pegawai, pejabat pemerintah dan bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Intruksi presiden SBY itu disampaikan kepada TNI (AD, AU, AL) dan Polri serta Intelijen untuk antara lain memerangi seluruh isu yang berkembang di NKRI akhir-akhir ini dan membasmi gerilyawan di Papua. Presiden juga meminta untuk pembentukan milisi untuk di Papua Barat untuk mendukung integrasi Papua ke Indonesia.
Aktivis Papua Barat dari Numbay melaporkan, situasi rakyat Papua Barat saat ini sangat ketakutan. “Kami perlu sampaikan kepada masyarakat Internasional dan Pemerintah dengan Lembaga LSM (Human Rights Watch dan Amnesty Internasional) bahwa di Papua situasi sangat memprihatinkan. Situasi ini terjadi akibat dari kelompok milisi yang dibangun oleh Burhanuddin Siagian sejak lama,” katanya.
Dia mengatakan, pemuda asli Papua saat ini dilengkapi pistol dan uang rokok secukupnya untuk mengejar dan memata-matai aktivis pro rakyat di Papua Barat. Dia (Burhanuddin Siagian) juga sedang melakukan pendekatan dengan para pendatang (transmigran) yang telah lama menetap di sana.
“Seluruh pemerhati dan pecinta HAM dan demokrasi untuk turut melakukan upaya-upaya kemanusiaan, guna melindungi rakyat asli Papua di seluruh pelosok tanah Papua Barat. Karena upaya-upaya penciptaan konflik horisontal oleh antara rakyat Papua dan milisi bentukan RI terus diupayakan oleh intelijen,” kata aktivias Komite Nasional Papua Barat dari Biak. ***
Selengkapnya. .. Numbay--Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas HAM, Hukum dan Demokrasi Papua kembali menyuarakan aspirasi Papua Merdeka lewat aksi demo damai yang dilakukan di DPRP, Senin (22/2) lalu. Para pendemo meneriakan ‘Papua Merdeka’ berulang-ulang. Mereka menyerukan kepada seluruh rakyat Papua untuk jangan pernah berhenti memperjuangkan hak Papua untuk menentukan nasif sendiri atau merdeka. Kata mereka, kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat adalah hak politik. Dikabarkan, setelah berkoordinasi dengan Pihak Polsekta Abepura yang dipimpin langsung oleh Polsekta Abepura AKP Yafet Karafir akhirnya pihak kepolisian mengijinkan para pendemo untuk melakukan aksi. Para pendemo membawa spanduk yang isinya: “Pemerintah segera tarik pasukan organik dan non organic” , “Stop militerisme di Papua”, “Negara bertanggung jawab atas seluruh korban pelanggaran HAM di Papua”.
Dari Jayapura, Papua Barat, dilaporkan, selain spanduk para pendemo juga membawa beberapa pamflet yang di antaranya tertulis: “Papua tanah damai hanyalah hayalan”, “Hentikan kekerasan terhadap tahanan Napol Tapol”, “Bebaskan tahanan Tapol dan Napol di Papua”, “Stop militerisme di Papua”, “Stop pembunuhan di luar proses hokum”, “Hentikan penambahan kodam di Tanah Papua”, “Hentikan bisnis di Tanah Papua”,”Rrakyat Papua lawan penindasan”, dan pamflet-pamflet lainnya.
Larangan dan Pengawalan Ketat
Aparat polisi Indonesia memberhentikan aski tersebut dengan alasan mengganggu lalu lintas. Namun, setelah berkoordinasi dengan aparat, kemudian diberi ruang di bawah tekanan aparat. Aksi itu berlangsung di bawah pengawalan ketat dari aparat gabungan Dalmas Mapolresta Jayapura dan Brimob sebanyak 1 kompi. Aparat juga menyiapkan 1 unit kendaraan Water Canon di tempat aksi. Dikabarkan, Kapolresta Jayapura, AKBP. H. Imam Setiawan, SIK memerintahkan untuk pasukannya untuk siap siaga.
Koordinator aksi, Usama Yogobi, meminta supaya semua tahanan politik (Tapol) dan narapidana politik (Napol) dibebaskan tanpa syarat kemudian meminta kepada aparat kepolisian mengungkap kasus penembakan Opinus Tabuni di Wamena pada perayaan Hari Pribumi Internasional.
Dikabarkan, tidak ada anggota DPR Provinsi yang menemui mereka. Tetapi, setelah masa mengancam bermalam, maka Wakil Ketua II DPRP, Komarudin Watubun, SH, MH bersama Wakil Ketua Komisi A, Ir. Weynand Watori, anggota Komisi A, Amal Saleh, Wakil Ketua Komisi B, H. Zainuddin Sawiyah, SH dan anggota Komisi E, H. Maddu Mallu, SE menemui mereka.
Massa meminta supaya DPRP bekerja untuk memperjuangkan pembebasan sejumlah tapol dan napol lewat pembentukan tim. Pihak DPRP mengatakan, apirasi tersebut tetap akan ditindaklanjuti dan akan menjadi agenda yang harus dikoordinasikan kepada Komisi A yang membidanginya bidang bersangkutan. ***
Selengkapnya. ..
--- Pada Kam, 17/6/10, Maxi Iroth menulis:
Dari: Maxi Iroth
Judul: Re: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
Kepada: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com
Tanggal: Kamis, 17 Juni, 2010, 3:47 AM
neck!,
You do not need independence, because you have been taking advantage of the ruler. But that's typical of a coward and traitor.
MAXII
--- On Thu, 6/17/10, nickmesset@hotmail. com wrote:
From: nickmesset@hotmail. com
Subject: Re: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
To: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com
Date: Thursday, June 17, 2010, 5:25 PM
Belajar Inggris yg baik supaya bisa jadi orang yg berguna di era globalisasi ini ! Jangan hanya pikir untuk Papua Merdeka saja lupa ko punya diri eeehh.....?? ? I a what I am and I always be lie that.......als je niet je zelf beheersen, wie kan Uw geloven ? Donder op....kletsen kan allemaal doen !! Maar werken niemand wil dat doen, stommerik ! Mengerti kah Maxi ? Atau mau aku bicara bahasa Swedia: Du kan ga till hellvete !! Forstor du det ! Javlar idiot !!! Kasian dong........ mgkn Maxi yg mau mati kah ? Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: Maxi Iroth Sender: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com Date: Thu, 17 Jun 2010 18:15:13 +0800 (SGT) To: ReplyTo: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com Subject: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
Your life is not much loger. Your value just a peace of cake. How can you live without no value in your life?... for me your peanut... look at your face with no sin pretend....
MAXII
--- On Thu, 6/17/10, nickmesset@hotmail. com wrote:
From: nickmesset@hotmail. com
Subject: Re: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
To: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com
Date: Thursday, June 17, 2010, 4:06 PM
You can talk as loud as you can like an empty drum that gives loud noises but, to achieve something that you are dreaming of is not easy; like turning your palm, remember that ! I am what I am.....and I will be like that.....bear that in your mind. You didn't get the message what ade HR had revealed that to you. You are stubborn, stupd in your own foolish way and arrogant. I have no time and have NO respect for people like you.......You can talk as much as you like because that's your right.....to me you are a RUBBISH with empty brain...
Iyo bagitu sudah eeeh Maxi Iroth.....seorang terkena Penyakit: SCHIZOPHRENIA. .......You have to be ashamed of yourself talking some nonsense in this mailinglist only to appease others and create happiness to yourself.... ..
Salam dan Doaku......Semoga Tuhan masih Baik kpd kita semua orang Papua....... Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: Maxi Iroth Sender: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com Date: Thu, 17 Jun 2010 16:36:04 +0800 (SGT) To: ReplyTo: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com Subject: Re: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
Anda tidak perlu mengajarkan saya dalam apa saja. I know how to prepare myself to be a person in responsibility for meaning in freedom of ethnic. If you are not fighting to protect your people from now on, you will see one day has no name papua in the land of papua. There will 6000 transmigrations to be in papua land. I am not lossing nothing. Your gonna be regreted.
MAXII
--- On Thu, 6/17/10, nickmesset@hotmail. com wrote:
From: nickmesset@hotmail. com
Subject: Re: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
To: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com
Date: Thursday, June 17, 2010, 2:15 PM
Semoga sukses yaa sdr Maxi.......jangan ambil banyak contoh...... ambillah contoh dirimu sendiri..... ..omongnya gede tapi hasilnya.... ...yaa itu: NOL BESAR. Kamu belum pernah mengalami dan mengikuti apa yg saya dan kawan2 lain pernah jalankan jadi lebih baik: TUTUP SDR PUNYA MULUT eeehh......ingat penyakit:SCHIZOPHRE NIA sdh menguasai kamu. Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: Maxi Iroth Sender: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com Date: Thu, 17 Jun 2010 14:55:42 +0800 (SGT) To: ReplyTo: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com Subject: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
Saudara Nick Messet,
Harap diingat, itu hak saudara ingin membela. Bangsa Papua bukan hanya Nicolas Messet. Didunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Runtuhnya tembok Berlin dan bersatunya Jerman sebagai sebuah bangsa. Pecahnya pakta pertahanan warsawa... kembalinya Timor Leste sebagai sebuah bangsa. Pemikiran saudara seperti ini adalah pemikiran yang skeptis dan bukan sebagai anak bangsa Papua. bangsa Israel dijajah ratusan tahun oleh Firaun.... tetapi kuasa Allah ada dalam diri setiap bangsa Yahudi. maka hancurlah Firaun dan seluruh tentaranya. Bukankah saudara percaya akan kuasa Allah dalam setiap jiwa orang Papua. Karena keimananmu yang belum percaya akan kuasa Allah, maka engkau berkata seperti itu.... kepercayaanmu terhadap kuasa Allah sudah hilang dan karena itu hidupmu ragu akan kuasa Allah sebagai otoritas tertinggi bagi setiap umat manusia. Percayalah bahwa Allah telah menempatkan seluruh malaikatnya dibumi Papua. Rakyat Minahasa, Maluku dan Papua akan terus memperjuangankan kemerdekaan bangsa Papua. Engkau tidak akan mampuh melawan kekuatan politik dan perjuangan politik bangsa Papua yang didukung oleh semua pihak. Maka dari itu hiduplah dalam iman yang benar....
MAXII
--- On Thu, 6/17/10, nickmesset@hotmail. com wrote:
From: nickmesset@hotmail. com
Subject: Re: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
To: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com
Date: Thursday, June 17, 2010, 12:16 PM
Silahkan aja Bpk Maxi Iroth tinggal mimpi dan mengharapkan hal2 yg sy sdh pernah kerjakan.... ...jadi if you want to continue please go ahead my brother, the door is wide open for you. Jangan omongnya gede aja but hasilnya; NOL BESAR. Tinggal dlm euphoria aja dan mengharapkan bhw Tuhan akan menolong orang2 yg pakai nama-Nya salah. I hope you are not one of the patients that was contaminated by SCHIZOPHRENIA disease (nanti lihat dikamus apa arti dr kata ini ). Sy harap sdr Maxi tdk terkena penyakit ini yaa.....krn saya selama 39 tahun dihinggapi penyakit ini tetapi sdh sembuh, dan mgkn sdr yg terkena yaa ?? Akibat dr penyakit ini nanti sdr sendiri yg alami dan saksikan.... ...jadi tunggu aja yaa my brother Maxi. Time will tell and you can not hide yourself, the world is too small to hide. So be prepared, because you never know what will happen to you in the next 24 hours. I wish you luck in your endless dream....and wish you all the best for your endeavour... ....You don't know where you are going to Maxi. Don't just talk.....!!! Use your bloody stupid brain for something beneficial for your country and your people instaed of daydreaming. ......SCHIZOPHRE NIA...... May God have mercy on you and the other fellow Papuans who have the same mentality and arrogant attitude like you.....tabea !
Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: Maxi Iroth Sender: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com Date: Thu, 17 Jun 2010 12:28:09 +0800 (SGT) To: ReplyTo: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com Subject: Re: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
Saudara2ku bangsa Papua,....
Harap diingat, sekalipun dikatakan Pepera sah melalui PBB, tetapi bangsa Papua yang terjajah oleh Belanda bukan harus diberikannya kepada NKRI, tetapi bangsa Papua harus diberikan kemerdekaan dan tidak memakai embel2 kata Pepera. Kemerdekaan bangsa Papua tidak harus memakai 1000 orang Papua dan menyatakan setuju kepada NKRI. Dalam sejarah nusantara, kerajaan majapahit tidak pernah menjajah tanah Papua. Jangan berhenti menyuarakan kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa Papua. Kenapa kita perduli dengan orang yang namanya Nicolas Messet. Nicolas Messet tidak bisa mewakili bangsa Papua dalam forum internasional. Nicolas Messet hanya sebagai manusia yang salah jalan dan tersesat ke kota yang tidak tau rambu2 jalan lalu lintas. Nicolas Messet tersesat tidak tau bagaimana mo menyeberang jalan yang mana tanda2 lampu lalu lintas mana warna hijau dan mana warna merah..... yang menjadi landasan bagi bangsa Papua harus merdeka adalah... karena NKRI adalah imprialisme dan kolonialisme etnis2 nusantara. Penjajah etnis2 nusantara dalam resolusi PBB tidak dibenarkan. Sulawesi, Maluku dan Papua adalah bangsa yang terjajah oleh NKRI. NKRI sendiri terbentuk karena mengilhami sejarah majapahit dan sumpah palapa. Apa dasar sehingga NKRI tetap mengigini bangsa Papua tetap dalam NKRI?.... dasar apa NKRI bisa mengatakan harga mati?... karena Pepera?...Pepera itu bukan milik bangsa Papua... bangsa Papua harus tetap membentuk negara sendiri karena Papua adalah sebuah bangsa yang harus merdeka. BANGSA PAPUA tidak sama dengan yang namanya BANGSA PALESTINA... karena dalam sejarah TIMUR TENGAH tidak ada yang namanya BANGSA PALESTINA. BANGSA PALESTINA adalah ciptaan BANGSA ARAB yang menetap ribuan tahun di JERUSALEM. Dalam sejarah manapun tidak ada yang namanya BANGSA PALESTINA. Tetapi sekarang kenapa NKRI begitu ngotot ikut2 membela mati2an agar BANGSA PALESTINA MEMERDEKAKAN? ?...kenapa BANGSA PAPUA tidak diberikan KEMERDEKAAN? ?... yang jelas2 kami adalah sebuah bangsa.
MAXII
--- On Wed, 6/16/10, orang sisa-sisa wrote:
From: orang sisa-sisa
Subject: Re: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
To: Komunitas_Papua@ yahoogroups. com
Date: Wednesday, June 16, 2010, 7:39 PM
ANJIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIINNNNNNNN NNNGGGGGGGGGGGGG GGGGGG... ......... .......NICK SESAT TUNGGU MAYAT BALIK. KO TUNGGU WAKTU, MALAM SAYA JEMPUT YOUUUUUUUUUUUU. ......... ....DI BALIK JENDELA PUKUL 12:00 WPB. CATAT............ ...
--- On Tue, 11/5/10, Benyamin Gurik wrote:
From: Benyamin Gurik
Subject: KOMUNITAS PAPUA Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai
To: "komunitas papua"
Date: Tuesday, 11 May, 2010, 21:32
| Messet: Integrasi Papua Sudah Selesai |  |  |  |
| Written by Administrator | | Tuesday, 11 May 2010 13:17 | |  JUBI --- Nicolas Messet, pejuang Papua mengatakan, integrasi Papua ke pangkuan NKRI sudah selesai. Rakyat Papua tidak perlu lagi menuntut pemerintah.
“Saya pikir integrasi Papua ke Negara Indonesia sudah selesai. Pepera dengan keterwakilan saat itu adalah sah,” kata Messet, Selasa. Dikatakan, landasan integrasi Papua bergabung dengan NKRI adalah Keputusan Pemerintah Belanda 18 Agustus 1824 silam. “Saya pikir Negara ini sudah berusaha untuk Papua, sudah banyak yang diberikan,” tandasnya.
Messet mengungkapkan, New York Agreement 19 November 1969 telah membuktikan integrasi telah tuntas. “Jadi jangan banyak tuntut dan melawan pemerintah lagi. Indonesia telah memberikan Otsus sebagai solusi, tugas kita adalah bekerja supaya Otsus jalan dengan yang kita inginkan bersama,” paparnya. Dikatakannya, Otsus lahir bukan pasca kongres II tahun 2000. Otsus lahir karena ada tuntutan 'merdeka' dari warga Papua. "Otsus juga diberikan sebagai solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi," pungkasnya. (Musa Abubar)
|
Kalau itu benar, kenapa harus Mundur?
|
|
|
|
|
|
|
