Ketua Pendukung Pemenangan Komodo, Emmi Haffild:Ternyata Kemenangan Komodo Hasil Suap!!

Ketua Pendukung Pemenangan Komodo, Emmi Haffild, mengakui bahwa ada permainan khusus untuk memenangkan Pulau Komodo sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia alam versi New 7 Wonders.

Kata Emmi, pihaknya juga telah memberikan sejumlah dana kepada Yayasan yang bermarkas di Swiss tersebut guna memenangkan Pulau Komodo.

Ketika kembali ditanyakan terkait jumlah dana yang diberikan tersebut Emmi justru balik bertanya.

"Jangan ditanya jumlah vote berapa. Itu karena aturan main. Dalam aturan
mainnya, itu tidak boleh kita ungkapkan. Termasuk juga berapa sih dana yang disampaikan ke sana (New 7 Wonders) itu juga nggak boleh," kata Emmi dengan nada geram di Marley Cafe, Mezanine Energy Tower Kawasan SCBD Semanggi, Jakarta, (Sabtu, 12/11).

"Masyarakat darimana?" Kata Emmy balik bertanya saat ditanya bahwa ada masyarakat yang menanyakan dana tersebut.

Menurutnya, sudah merupakan haknya untuk tidak memberitahukan berapa jumlah dana yang dikeluarkan guna pemenangan komodo tersebut. Dia berkilah, itu tidak menggunakan dana APBN.

"Ini kan dana swasta," katanya sambil ngotot.

Dengan nada kasar dia kembali menegaskan, semua itu ada aturan mainnya. Dan sudah sesuai dengan proses yang berlaku.

"Terintegrasi semuanya. Hasil ini sudah dari web dan SMS," tegasnya sembari meninggalkan wartawan.

2012, Papua Bakal ‘Memanas’?

Senin, 02 Januari 2012 22:04

2012, Papua Bakal ‘Memanas’? Orang Asli Papua Perlu Mendapat Perhatian Serius JAYAPURA— Situasi politik dan keamanan di Papua pada tahun 2012, diprediksi bakal memanas. Salah satu penyebabnya adalah adanya momen pemilihan Gubernur Provinsi Papua. Prediksi ini disampaikan Anggota Komisi A DPR Papua dr. Yohanes Sumarto ketika dihubungi di ruang kerjanya, Senin (2/1). Politisi Partai Gerindra ini dimintai tanggapannya terkait prediksi situasi politik dan keamanan pada tahun 2012. Dikatakan, meski Perdasus Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua periode 2011-2016 sudah disahkan, tapi justru menimbulkan pro dan kontra, terutama persyaratan calon gubernur dan Wakil Gubernur mendatang yang harus orang asli Papua. Hal ini lanjutnya, membuat Pilgub yang dipastikan digelar tahun 2012 akan menimbulkan suatu gejolak khususnya di masyarakat. Menurut dia, ada 3 hal dari Pilgub yang sebetulnya menjadi masalah. Pertama, kewenangan melaksanakan Pilgub ini bisa selesai karena ini di tingkat organisasi pemerintahan dan legislatif sudah selesai, tapi masalah orang asli Papua belum selesai meskipun mereka tahu keputusan seperti itu, tapi kepuasan itu belum ada. Kedua, masalah jabatan Gubernur setengah selesai namun tak akan menimbulkan banyak gejolak. Tapi yang masalah orang asli Papua ini karena sangat peka perlu mendapat perhatian serius. Karena itu,lanjutnya, untuk masalah Pilgub pihaknya mengharapkan agar pemerintah tidak menggunakan stigma OPM hanya untuk menjatuhkan seorang mengatakan bahwa bakal calon gubernur itu OPM atau bakal calon gubernur separatis. Tapi semuanya bakal calon gubernur adalah masyarakat yang terpilih dan yang mempunyai kwalitas terbaik. “Kita serahkan kepada masyarakat siapa yang menang dan yang kalah. Yang menang kita ucapkan selamat. Yang kalah diharapkan menerima dengan hati terbuka bahwa memang situasi di masyarakat seperti itu,” katanya. Ketiga, nilai positif yang dilihat untuk tahun 2012 adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah bertemu dengan tokoh tokoh agama di Papua. Dan kelihatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai suatu tanggapan yang cukup serius. Begitu juga tokoh tokoh agama mengharapkan hal yang sama. Ini adalah suatu permulaan yang baik untuk tahun 2012. “Kami mengharapkan juga untuk tahun 2012 kita perlu mengadakan peta politik dan keamanan. Sebetulnya kelompok kelompok mana sih yang mempunyai kegiatan yang akan menimbulkan kerawanan politik di Indonesia. Jadi pertama sudah ada pendekatan kepada tokoh agama. Yang kedua, ada pendekatan dari Staf Khusus Presiden untuk tokoh tokoh pro merdeka. Ini juga hal yang positif,” tukasnya. Yang belum ditangani, tambahnya, adalah pendekatan kepada kelompok kelompok pemuda seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan elemen elemen mahasiswa perlu diadakan pendekatan dan penjelasan apa yang pemerintah sudah buat dan apa yang pemerintah akan buat. Dikatakan, sebetulnya dilihat dari anggaran yang sudah disalurkan kepada pemuda untuk beasiswa itu sudah cukup banyak. Tapi memang belum mencapai sasaran masih banyak sistim sistim kerabat dan keluarga yang mendapatkan beasiswa. Sedangkan tokoh tokoh pemuda yang cukup mempunyai harapan belum dapat. Jadi mungkin perlu ada suatu tim evaluasi beasiswa, tim evaluasi pelayanan kesehatan, tim evaluasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini yang perlu dilakukan. “Uangnya sudah banyak dianggarkan tapi belum pas,” ujarnya. Kata dia, masalah keamanan bila ditangani dengan betul betul untuk tahun 2012 dapat diredahkan bila peta politik dan keamanan sudah dibuat. Dan memberikan saran saran untuk menyelesaikan persoalan Papua. ada perbedaan pendapat yang signifikan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mengatakan kami sudah membangun ini itu tapi masyarakat mengatakan yang kami butuhkan kesejahteraan bukan pembangunan. Dia menambahkan, pihaknya mengharapkan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dapat membuat suatu terobosan dimana kegiatan tahun depan pemerintah memikirkan tentang pemerataan pendapatan masyarakat. Hal ini menjadi poin yang utama. Kemudian pendekatan kepada tokoh tokoh agama, tokoh tokoh adat, tokoh tokoh perempuan, tokoh tokoh pemuda ditingkatkan. Masalah penambahan pasukan militer pihaknya berpendapat terus terang saja militer itu berada tak untuk pengamanan tapi untuk menjaga dan mempertahankan NKRI dari adanya ancaman luar negeri. Harus diberitahu bahwa tugas militer untuk mempertahankan NKRI dari ancaman luar negeri bukan justru menembaki warga sipil. Kemudian dari pihak kepolisian kita mengharapkan agar mekanisme pidana ini adalah pidana yang lebih manusia jangan semua orang dicurigai melanggar hukum. Tapi seyogyanyalah diberitahu yang ini melanggar hukum dan yang ini tak melanggar hukum. Seperti pernyataan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mau merdeka silakan tapi jangan melanggar hukum. Kalau misalnya masalah pengibaran bendera Bintang Kejora dan deklarasi Kongres Rakyat Papua(KRP) III dijelaskan kalau ini melanggar hukum. Tapi kalau dilakukan melanggar hukum terpaksa kami tangkap. Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papiua Dr Drs H. Syamsul Arief Rivai MS ketika acara Old and New Year 2011-2012 di Lapangan Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, Sabtu (31/12) menegaskan, pada tahun 2011 Papua pada umumnya aman, damai dan sejahtera bahkan perekonomian tumbuh stabil. “Saya optimis Papua di tahun 2012 keamanan, kedamaian, kesejahteraan dan perekonomian mengalami peningkatan yang signifikan,” tambahnya. Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu saat malam tutup tahun bersama keluarga prajurit Kodam XVII/Cenderawasih menegaskan, diseluruh wilayah di Tanah Air masalah politik dan keamanan aman dan kondusif. Tapi Papua masih dianggap sebagai wilayah separatis. “Ini tugas TNI bersama masyarakat ikut menjaga keamanan bersama,” tandasnya. (mdc/don/l03) http://www.bintangpapua.com/headline/18311-2012-papua-bakal-memanas

Senin, 02 Januari 2012 21:56

Giliran Rumah Wakil Bupati Paniai Dibakar OTK

Papua- Kelompok orang tak dikenal kembali (OTK) berulah di Paniai Papua, setelah sebelumnya rumah dinas Pariwisata setempat dibakar, kali ini kediaman resmi Wakil Bupati yang dibakar. Peristiwa itu terjadi, pada Sabtu 31 Desember sekitar pukul 01.00 WIT.
Kapolres Paniai AKBP Jannus Siregar ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. “Tadi malam sekitar jam 1, rumah dinas Wakil Bupati Paniai dibakar Orang Tak Dikenal, rumah dan isinya hangus. Di lokasi juga ditemukan bendera Bintang Kejora,” ujar Kapolres.
Lanjut Kapolres, saat pihaknya tiba dilokasi, api sudah melahap semua bagian rumah. “Api sudah besar saat kami tiba di lokasi, sehingga tidak ada barang yang bisa diselamatkan,” ucapnya.
Pembakaran rumah dinas itu diduga dilakukan dengan cara menyiram bensin atau minyak tanah. “Kami masih olah TKP, rumah dibakar pake bensin atau minyak tanah, masih dalam penyelidikan,”ujarnya. Menurut Kapolres, pembakaran sulit dideteksi, karena lokasi kediaman Wakil Bupati, berada di atas Gunung jauh dari pemukiman warga. “Rumah itu berada di Gunung Merah, dan tersendiri, sehingga agak sulit mendeteksinya,” tandasnya.
Kapolres mengatakan, setiap saat pihaknya tetap melakukan patroli rutin. “Patroli tadi malam lepas dari kontrol kita, memang ada info orang mabuk dibubarkan satu jam sebelum aksi pembakaran, apakah ini ada kaitannya masih diselidiki,” tukasnya.
Ia juga mengakui, saat ini di Paniai santer issu akan adanya pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah. “Issu yang berkembang saat ini, akan ada pembakaran, tapi kami himbau masyarakat jangan terpancing atau terhasut, karena inilah yang diingikan kelompok pengacau,” tukasnya.
Yang pasti menjelang pergantian tahun, situasi Paniai masih aman dan kondusif, warga tetap beraktivitas dengan lancar: (jir/don/l0

http://www.bintangpapua.com/headline/18305-giliran-rumah-wakil-bupati-paniai-dibakar-otk

HIMBAUAN UMUM AKSI DEMO DAMAI Tgl, 02 Agustus 2011

HIMBAUAN UMUM
AKSI DEMO DAMAI Tgl, 02 Agustus 2011

Pertama tama kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen Rakyat Bangsa Papua Barat yang telah bekerja keras siang dan malam untuk membebaskan diri dari penjajahan NKRI. Dan dari hasil kerja keras seluruh komponen Rakyat Bangsa Papua Barat selama 48 tahun telah berhasil dengan hasil yang sangat gemilang yaitu, dengan terbentuknya IPWP dan ILWP. Kedua forum Standar Internasional ini memiliki tugas untuk membawa masalah papua Barat ke perhatian Dunia Internasional dengan tujuan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat melalui REFERENDUM (Self-Determination), sebagai solusi penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua Barat, atas dasar PEPERA 1969 yang direkayasa oleh militer NKRI di Papua Barat. Untuk penyelesaian Status Politik Papua Barat melalui Jalur Hukum sesuai mekanisme Internasional oleh Internasional Lawyers for West Papua (ILWP) dibawa kordinasi Ms. Melinda Jangki, dengan beranggotakan 52 Pengacara dari Eropa, Amerika Selatan, Afrika, Karibian serta 12 Pengacara dari Pasifik yang dikoordinir oleh PNG dan Salomon Island yang akan berlangsung di London Inggris. Pada tanggal 2 Agustus 2011. Tujuan dari konfrensi ini adalah untuk membuktikan dan melihat kembali:

1.Apakah Indonesia menguasai Papua Barat sejak 1 Mei 1963 hingga sekarang, menurut Hukum Internasional Sah atau Tidak?

2.Act of free choice 1969 memihak kepada siapa menurut Hukum Internasional ?

3.Apakah Hak untuk Penentuan Nasip Sendiri bagi Bangsa Papua Barat masih berlaku atau tidak menurut Hukum Internasional?

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional yang diselenggarakan oleh ILWP ini juga akan dihadiri Pengamat dari Kantor Mahkama Internasional atau International Court of Justice (ICJ), Amnesty International Human Rights Watch, Sejarahwan Akademisi dari berbagai Universitas serta LSM-LSM HAM yang mendukung perjuangan Papua Merdeka. Iven yang sangat besejarah ini akan didorong oleh salah satu Negara Anggota PBB yaitu Vanuatu Republic. Pemerintah Vanuatu juga ikut serta dalam Konferensi ini. Dan semua Anggota Parlement yang bergabung dalam IPWP dari berbagai Negara Uni Eropa, Selandia Baru, Negara-negara Pasifik, Negara-negara Afrika salah satunya yaitu Senegal dan Negara-Negara Karibia serta para Tamu Undangan lainnya turut serta hadir dalam Konferensi yang sangat bersejarah bagi bangsa Papua Barat, maka KNPB sebagai Media Nasional Rakyat Papua Barat, yang telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Panitia di dalam Negeri mengeluarkan Himbauan Umum kepada seluruh Komponen Bangsa Papua Barat, untuk lakukan Moblisasi Umum dan secara terbuka di seluruh pelosok Negeri Land of Paradise (Surganya Dunia), dari Sorong sampai Merauke. Karena bertepatan dengan KTTI ini juga akan dilakukan Pra Referendum di seluruh Tanah Papua. Dalam Pra-Referendum ini akan diliput langsung oleh Jurnalis Internasional, untuk di siarkan di seluruh Dunia. Pra-Referendum yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2011 di seluruh Papua akan menjadi tolak ukur memasuki Referendum bagi bangsa Papua Barat, dan iven ini yang akan menjadi perhatian Pemerintah-Pemerintah dan Parlemen-Parlemen Dunia, serta Masyarakat Internasional.

Port Numbay, 01 Juli 2011

Salam REVOLUSI “Kita Harus Mengakhiri”

PENANGGUNG JAWAB UMUM
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT ( KNPB )

BUCTHAR TABUNI
Ketua Umum

lebih lengkap kunjungi ke: www.infopapua.org.

Photo coppy & sebarkanlah berita kabar gembira ini, kepada seluruh Rakyat bangsa Papua Barat di seluruh Tanah Papua.

HIMBAUAN UMUM AKSI DEMO DAMAI Tgl, 02 Agustus 2011

HIMBAUAN UMUM
AKSI DEMO DAMAI Tgl, 02 Agustus 2011

Pertama tama kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen Rakyat Bangsa Papua Barat yang telah bekerja keras siang dan malam untuk membebaskan diri dari penjajahan NKRI. Dan dari hasil kerja keras seluruh komponen Rakyat Bangsa Papua Barat selama 48 tahun telah berhasil dengan hasil yang sangat gemilang yaitu, dengan terbentuknya IPWP dan ILWP. Kedua forum Standar Internasional ini memiliki tugas untuk membawa masalah papua Barat ke perhatian Dunia Internasional dengan tujuan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat melalui REFERENDUM (Self-Determination), sebagai solusi penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua Barat, atas dasar PEPERA 1969 yang direkayasa oleh militer NKRI di Papua Barat. Untuk penyelesaian Status Politik Papua Barat melalui Jalur Hukum sesuai mekanisme Internasional oleh Internasional Lawyers for West Papua (ILWP) dibawa kordinasi Ms. Melinda Jangki, dengan beranggotakan 52 Pengacara dari Eropa, Amerika Selatan, Afrika, Karibian serta 12 Pengacara dari Pasifik yang dikoordinir oleh PNG dan Salomon Island yang akan berlangsung di London Inggris. Pada tanggal 2 Agustus 2011. Tujuan dari konfrensi ini adalah untuk membuktikan dan melihat kembali:

1.Apakah Indonesia menguasai Papua Barat sejak 1 Mei 1963 hingga sekarang, menurut Hukum Internasional Sah atau Tidak?

2.Act of free choice 1969 memihak kepada siapa menurut Hukum Internasional ?

3.Apakah Hak untuk Penentuan Nasip Sendiri bagi Bangsa Papua Barat masih berlaku atau tidak menurut Hukum Internasional?

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional yang diselenggarakan oleh ILWP ini juga akan dihadiri Pengamat dari Kantor Mahkama Internasional atau International Court of Justice (ICJ), Amnesty International Human Rights Watch, Sejarahwan Akademisi dari berbagai Universitas serta LSM-LSM HAM yang mendukung perjuangan Papua Merdeka. Iven yang sangat besejarah ini akan didorong oleh salah satu Negara Anggota PBB yaitu Vanuatu Republic. Pemerintah Vanuatu juga ikut serta dalam Konferensi ini. Dan semua Anggota Parlement yang bergabung dalam IPWP dari berbagai Negara Uni Eropa, Selandia Baru, Negara-negara Pasifik, Negara-negara Afrika salah satunya yaitu Senegal dan Negara-Negara Karibia serta para Tamu Undangan lainnya turut serta hadir dalam Konferensi yang sangat bersejarah bagi bangsa Papua Barat, maka KNPB sebagai Media Nasional Rakyat Papua Barat, yang telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Panitia di dalam Negeri mengeluarkan Himbauan Umum kepada seluruh Komponen Bangsa Papua Barat, untuk lakukan Moblisasi Umum dan secara terbuka di seluruh pelosok Negeri Land of Paradise (Surganya Dunia), dari Sorong sampai Merauke. Karena bertepatan dengan KTTI ini juga akan dilakukan Pra Referendum di seluruh Tanah Papua. Dalam Pra-Referendum ini akan diliput langsung oleh Jurnalis Internasional, untuk di siarkan di seluruh Dunia. Pra-Referendum yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2011 di seluruh Papua akan menjadi tolak ukur memasuki Referendum bagi bangsa Papua Barat, dan iven ini yang akan menjadi perhatian Pemerintah-Pemerintah dan Parlemen-Parlemen Dunia, serta Masyarakat Internasional.

Port Numbay, 01 Juli 2011

Salam REVOLUSI “Kita Harus Mengakhiri”

PENANGGUNG JAWAB UMUM
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT ( KNPB )

BUCTHAR TABUNI
Ketua Umum

lebih lengkap kunjungi ke: www.infopapua.org.

Photo coppy & sebarkanlah berita kabar gembira ini, kepada seluruh Rakyat bangsa Papua Barat di seluruh Tanah Papua.

Minggu, 01 Mei 2011 16:32

TNI Berupaya Perbaiki Citra dan Rangkul TPN/OPM

Hari ini Pangdam Canangkan Bhakti Sosial TNI di Mulia, Puncak Jaya

TENGOK PRAJURI -- Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dan Aster Kasad TNI-AD saat menyambangi Markas Koramil 1705-05 Mulia di Puncak Jaya melihat kondisi dan fasilitas prajurit yang bertugas di daerah pedalaman sebelum membuka pencanangan Bhakti Sosial di Mulia Kabupaten Puncak Jaya kemarin.

Mulia-Melihat tingkat gangguan kamtibmas yang menjurus pada disintegrasi bangsa di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya cukup tinggi dalam setahun belakangan, berbagai upaya terus dilakukan oleh TNI-AD untuk memastikan kelompok – kelompok yang menamakan dirinya sebagai TPN/OPM itu tidak terus menerus menjadi “duri dalam daging” NKRI. Selain itu juga, maraknya kelakuan beberapa oknum anggota TNI-AD yang cenderung brutal dan arogan terhadap rakyat di Papua belakangan ini yang secara tidak langsung berdampak pada citra TNI-AD sebagai Ksatria Pelindung Rakyat, maka salah satu pendekatan yang coba diterapkan adalah pembinaan teritorial melalui kegiatan Bhakti Sosial yang rencananya di canangkan hari ini Senin (2/5) di ibukota Kabupaten Puncak Jaya, Mulia.
“Kita berupaya meningkatkan citra TNI, jangan sampai masyarakat anggap TNI hanya untuk perang, saya tidak tutupi, teman – teman pasti sudah tahu beberapa waktu lalu ada beberapa tindakan oknum TNI yang kurang baik, dan mereka telah kita tindak, jadi sekarang kita coba pendekatan operasi militer non perang yang sekarang coba saya lakukan, seperti bantu Pemda, bencana alam di Wasior kemarin,” jelas Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu kepada Bintang Papua Minggu (1/5) usai melakukan apel prajurit di Lapangan Upacara Mulia. Menyangkut aktivitas TPN/OPM yang masih beroperasi di daerah Kabupaten Puncak Jaya, Pangdam berharap melalui kegiatan Bhakti Sosial ini bisa mengajak dan menggugah hati mereka untuk bersama – sama masyarakat dan saudara – saudaranya kembali membangun daerahnya. “Saya tidak sebut mereka sebagai TPN/OPM loh, tapi saudara – saudara kita yang berbeda pendapat, saya akan coba buka dan bangun komunikasi dengan mereka lewat saudara, atau teman – temannya yang ada di kota, supaya bisa diajak dialog”, ujar Pangdam lagi.
Senada dengan Pangdam, Aster Kasad TNI-AD Mayjen, Jul Effendi di Mulia Puncak Jaya kemarin menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah lama direncanakan, dan bukan mendadak, hanya waktunya saja yang baru sempat dilaksanakan pada kesempatan ini.
“Untuk pemilihan lokasinya, kita memang mencari daerah yang mau maju, jadi kita ingin dorong supaya ada percepatan pembangunan, kalau daerah yang akan kita jadikan target tidak punya semangat membangun kan nantinya sia – sia, dan pemilihan Puncak Jaya karena kita lihat mereka ada semangat membangun dan terjadi percepatan pembangunan, sehingga kehidupan masyarakat akan lebih baik di masa – masa mendatang”, kata Aster Kasad menjawab pertanyaan wartawan tentang pemilihan Puncak Jaya sebagai lokasi kegiatan apakah ada kaitannya dengan tingkat gangguan kamtibmas oleh kelompok TPN/OPM yang masih cukup tinggi di daerah tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa bagi TNI tidak ada kamus pilah – pilah, yang suka maupun tidak suka tetap akan dirangkul dan dekati, dan menurutnya hal yang lumrah bila ada pro dan kontra.
“Kalau mereka pro kita rangkul agar lebih aktif lagi ikut membangun, sedangkan yang kontra kita dekati supaya bisa berubah cara pandangnya dan ikut membangun bersama – sama dengan saudara – saudaranya yang lain,” ujarnya.
Untuk mempersiapkan pencanangan Bhakti Sosial yang direncanakan hari ini, Senin (2/5) yang akan dibuka langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu, dan juga akan dihadiri oleh Kapolda Papua Irjenpol Bekto Soeprapto, Asisten I Provinsi Papua dan sejumlah pejabat teras Provinsi Papua yang sejak dua hari lalu sudah tiba di Mulia dan disambut langsung oleh Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S.IP dan Wakil Bupati Drs. Henock Ibo. “Kegiatan selama 4 bulan, selain kegiatan fisik juga ada non fisik baik itu penyuluhan maupun penggalangan dengan merangkul mereka melalui pendekatan kekeluargaan dengan tujuan membantu kesulitan masyarakat di pedalaman dan mendukung upaya pembangunan Pemda”, tambah Pangdam.
Menurutnya lagi dengan adanya kegiatan Bhakti sosial ini diharapkan kesulitan yang dihadapi oleh Pemda Kabupaten Puncak Jaya dalam membangun daerahnya dikarenakan kendala transportasi dan letak geografis yang sulit bisa terjawab. “Dari segi transportasi Puncak Jaya sangat sulit dijangkau, karena TNI-AD punya fasilitas tersebut jadi bisa membantu”, kata Pangdam lagi
Adapun bentuk kegiatannya berupa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, memperbaiki daerah – daerah yang longsor, rehab honai milik masyarakat, renovasi sekolah dan gereja, memberikan layanan kesehatan termasuk juga penghijauan dan lingkungan serta membantu masyarakat mengembangkan sektor pertanian dan perikanan.
Adapun target capaian dari masing – masing bidang yang akan di kerjakan tergantung ketersediaan dukungan dana dan kondisi di lapangan, mengingat harga – harga di Puncak Jaya yang mahal.
“Dananya dari pusat, kurang lebih Rp 5 Milyard untuk seluruh kegiatan ini di luar dari konsumsi, karena alokasi terbesar adalah untuk konsumsi, sedangkan prajurit yang terlibat sedikitnya 400 orang,” ujar Pangdam ketika di tanya mengenai sumber dana yang murni dari pusat sedangkan Pemerintah Daerah membantu dalam hal penyediaan fasilitas dan sarana pendukung keberlangsungan kegiatan tersebut. (amr/don)

Minggu, 01 Mei 2011 16:32

Massa Pro ‘M’ Siap Demo

Titik Kumpul Makam Theys, Abepura, dan Taman Imbi

JAYAPURA—Momen 1 Mei kemarin merupakan hari integrasi Papua ke NKRI yang oleh kelompok tertentu menyebutnya hari Aneksasi Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat 1 Mei kemarin bertepatan hari Minggu, maka perayaannya diundur satu hari, yakni 2 Mei hari ini dalam bentuk aksi damai oleh kelompok Pro Merdeka (pro M). Ribuan massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) didukung berbagai komponen, seperti faksional pergerakan perjuangan Papua Barat, direncanakan turun jalan (maksudnya: menggelar aksi demo damai) di Kantor DPR Papua dan Kantor Gubernur, Jayapura, Senin (2/5) pukul 08.00 WIT Wakil Ketua KNPB Mako Tabuni yang dihubungi Bintang Papua semalam membenarkan rencana aksi demi damai guna memperingati Hari Aneksasi Banga Papua Barat kedalam NKRI.
Dia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI melalui DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua untuk meluruskan Perjanjian New York (New York Agreement) dan meninjau kembali Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang sangat merugikan Bangsa Papua Barat baik dari aspek politik maupun hukum.
Dijelaskan, aksi demo damai tersebut direncanakan diikuti massa pergerakan perjuangan Papua Barat yang datang dari Manokwari, Sorong, Biak, Merauke, Sarmi, Keerom dan lain lain.
Menurut dia, aksi demo damai tersebut dengan Titik Kumpul di Sentani di Makam Theys, Titik Kumpul Abepura di Depan Kantor Pos Abe serta Titik Kumpul Jayapura di Taman Imbi mulai pukul 08.00 WIT.
Ditanya apakah pihaknya telah mengantongi izin resmi dari aparat kepolisian terkait aksi demo damai, dia menandaskan, pihaknya telah mendapatkanizin resmi dari Kepolisian setempat kerena aksi demo ini adalah aksi damai untuk menyampaikan aspirasi Bangsa Papua Barat kepada pemerintah RI melalui DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua.
Dia menandaskan, tanggal 1 Mei 1963 adalah Aneksasi Banga Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah awal pembunuhan embrio berbangsa dan bernegara bagi rakyat Papua Barat.
Akibatnya, ujar dia, nasib masa depan rakyat Papua Barat benar benar terancam kepunahan (genocide) dari atas Tanah Warisan Leluhurnya. Yang ada dan dinikmati oleh rakyat Papua adalah dibunuh, dibantai, digusur, diperkosa hak dan martabat, diskriminasi, marginalisasi dan cucuran darah dan air mata oleh kejahatan keamanan negara RI. Sadar tak dasar martabat dan harga diri kita diinjak injak.
Semua demi kepentingan negara negara kapitalisme yang lebih mengutamakan emas,k kayu, munyak dan seluruh kekayaan alam yang ada diatas Tanah Papua dan manusia Papua (Ras Melanesia) yang Allah ciptakan segambar dan serupa Allah. Supaya setiap manusia dapat hidup saling menghargai hakl setiap suku bangsa.
“Maka mari datang bergabung kita tunjukan harga diri kita sebagai anak negeri Bangsa Papua Barat. Nasib negeri ini ada padamu kini untuk menentukan ribuan nasib anak cucu kedepan,” ujarnya. (mdc/don)