ODIYAIPAI, PUISI ANAK BANGSA"LUKA SEJARAH"

Y.F.DUMUPA :Tanpa bermaksud menyindir siapa-siapa, kebetulan saya sedang edit naskah puisi-puisi saya yang akan terbit dengan judul "LUKA SEJARAH" dan kebetulan sekali saya rasa penting untuk diposting jadi saya sampaikan satu dari 150 puisi saya di bawah ini:


Kasihan kamu
Yang sombong dengan tubuhmu
Mampu memoles raga dengan indah
Tetapi tidak punya jiwa yang mulia

Kasihan kamu
Yang sombong dengan kekayaanmu
Mampu menumpuk pundi emas
Tapi selalu gelisah sepanjang hidup

Kasihan kamu
Yang sombong dengan kekuasaanmu
Mampu memerintah seenakmu
Tetapi tak mampu mengatur dirimu

Kasihan kamu
Yang sombong dengan agamamu
Mampu hadir di setiap ibadah
Tetapi tidak mampu bertaqwa dalam hidupmu

Kasihan kamu
Yang sombong dengan kecerdasannmu
Mampu bersekolah tinggi
Tetapi tak mampu mengatasi masalah hidupmu

Kasihan kamu
Yang sombong dengan kemolekan tubuhmu
Mampu memoles tubuh dengan indah
Tetapi hanya menjadi tempat pelampiasan nafsu

Kasihan kamu
Yang sombong dengan penjajahanmu
Mampu menyengsarakan orang lain
Tetapi tak sadar sedang menjajah dirimu

Kasiha kamu
Yang sombong dengan gemerlapan dunia
Mampu hidup tanpa moral
Tetapi tak sadar dirinya mejadi lelucon orang lain

Kasihan kamu
Yang sombong di masa mudamu
Mampu menikmati enaknya seks
Tetapi menjadi budak penyakit di masa tuamu

Kasihan kamu
Yang sombong punya keturunan
Mampu melahirkan anak
Tetapi tak mampu mendidiknya di jalan benar

Kasihan kamu
Yang sombong punya negara
Mampu menjalankan kekuasaan pemerintahanmu
Tetapi hanya menjadi budak negara yang kuat

Kasihan kamu
Yang sombong punya tanah
Mampu mendiami tanah leluhur
Tetapi orang lain yang bahagia di atas tanahmu

Kasihan kamu
Yang sombong dengan kebudayaanmu
Mampu memamerkanya dimana-mana
Tetapi hidupmu dikuasai kebudayaan orang lain

Kasihan kamu
Yang sombong dengan hukummu
Mampu menjalankan hidup berdasarka hukum
Tetapi hanya mampu menghukum orang lemah

Kasihan kamu
Yang sombong dengan nafas hidupmu
Mampu bernafas dengan gratis
Tetapi tak sadar hidupmu akan berakhir kelak

(Lereng Merapi, 14/07/10)

Mahfudz Siddiq: Obama Diminta Tak Bahas Papua

Polkam / Jumat, 29 Oktober 2010 13:15 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap Presiden Amerika Serikat Barrack Obama tidak membahas persoalan Papua dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Indonesia pada November 2010. Mahfudz mengatakan di Jakarta, Jumat (29/10), masalah Papua sudah selesai dengan dikeluarkannya konsensus nasional oleh pemerintah Indonesia, yakni pemberian otonomi khusus.

"Indonesia harus tegas terhadap Amerika Serikata soal Papua karena masalah Papua sudah selesai. Pemerintah Amerika Serikat harus menghargai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia," kata Mahfudz. Ia mengemukakan, diangkatnya masalah Papua dalam kunjungannya ke Indonesia terlihat dari kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia ke Papua guna meninjau secara langsung apa yang sedang terjadi di Papua.

"Siapapun, negara manapun, harus menghormati apa yang dilakukan Indonesia, termasuk Amerika Serikat," ujarnya. Mahfudz juga meminta Pemerintah Indonesia untuk menegaskankan kembali komitmen AS untuk membantu meningkatkan kapasitas militer dan industri pertahanan dalam negeri. "Indonesia harus meminta kepada Amerika Serikat agar bagaimana ke depan, AS bisa memberikan kebijakan yang lebih baik dan kuat terhadap masalah pertahanan Indonesia," kata politisi PKS itu.(Ant/DOR)

http://www.metrotvnews.com/metromain/newscat/polkam/2010/10/29/32733/Mahfudz-Siddiq-Obama-Diminta-Tak-Bahas

--

Think Revolution, Revolution Thinker
---------------------------------------------------
West Papua

PM Australia Harus Tekan Indonesia Selidiki Kasus Penyiksaan Warga Papua

Jumat, 29/10/2010 14:15 WIB
PM Australia Harus Tekan Indonesia Selidiki Kasus Penyiksaan Warga Papua
Rita Uli Hutapea - detikNews

Julia Gillard (AFP)

Canberra - Perdana Menteri (PM) Australia Julia Gillard akan berkunjung ke Indonesia pekan depan. Dalam kunjungan itu, PM Gillard didesak untuk menekan pemerintah Indonesia guna melakukan penyelidikan penuh atas penyiksaan yang dilakukan personel TNI terhadap warga Papua.

Desakan itu disampaikan organisasi HAM terkemuka, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

"Gillard harus menuntut agar kasus penyiksaan baru-baru ini oleh pasukan keamanan Indonesia diselidiki dengan benar, tidak disembunyikan," kata Elaine Pearson, wakil direktur Asia di HRW seperti dilansir AFP, Jumat (29/10/2010).

Seruan itu disampaikan HRW setelah munculnya sebuah video di Internet yang memperlihatkan dua pria Papua dianiaya personel TNI. Militer Indonesia kemudian mengakui tentara-tentaranya terlibat dan menyebut tindakan mereka "tidak profesional".

PM Gillard akan bertemu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Jakarta pekan depan. Lawatan itu akan menjadi kunjungan regional pertama Gillard sejak menjadi PM.

Pemerintah Australia memberikan bantuan ke Indonesia pada sejumlah kebijakan kontra-terorisme melalui pelatihan militer Indonesia. Australia juga ikut mendanai Densus 88, unit antiteroris Indonesia yang dibentuk menyusul peristiwa bom Bali 2002 lalu.


-- http://www.detiknews.com/read/2010/10/29/141559/1478750/10/pm-australia-harus-tekan-indonesia-selidiki-kasus-penyiksaan-warga-papua

PENGANIAYAAN DI PAPUA HRW Minta Dunia Tekan Indonesia

Sabtu, 30 Oktober 2010

NEW YORK (Suara Karya): Human Rights Watch (HRW) mendesak dunia internasional agar menekan Indonesia supaya melakukan penyelidikan terkait dengan penganiayaan atas warga Papua oleh oknum anggota TNI. HRW juga mengimbau PM Australia dan pemimpin ASEAN serta negara Asia lain yang sedang melakukan pertemuan di Hanoi, Vietnam, agar meminta penjelasan mengenai kasus itu kepada Pemerintah Indonesia.

Wakil Direktur Bidang Asia HRW Elaine Pearson mengatakan bahwa perilaku oknum anggota TNI di Papua sangat keterlaluan dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Menurut dia, masyarakat internasional harus menekan Indonesia agar memberikan penjelasan mengenai penganiayaan tersebut, mengingat Pemerintah Indonesia belum memberikan keterangan resmi.

Pearson menambahkan, HRW juga meminta PM Australia Julia Gillard, yang pekan depan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, agar melakukan langkah serupa. "Gillard harus menuntut agar kasus baru-baru ini tentang penyiksaan oleh pasukan keamanan Indonesia diselidiki secara kredibel, tidak disapu ke bawah karpet," kata Pearson, kemarin, seperti dikutip BBC.

Desakan itu muncul setelah sebuah video yang menunjukkan dua warga Papua dianiaya oknum anggota TNI muncul di internet. Video itu menunjukkan beberapa pria berseragam TNI menginterogasi warga Papua dengan pertanyaan di seputar aksi separatis di daerah tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. Video itu serta-merta memicu kemarahan dunia internasional setelah Asian Human Rights Commissions mengangkatnya.

Pemerintah Indonesia sendiri pekan lalu mengakui bahwa pelaku kekerasan dalam rekaman video di Papua itu adalah oknum anggota TNI. "Ada tindakan para prajurit di lapangan yang berlebihan dalam mengelola mereka yang ditangkap," ujar Menko Polhukkam Djoko Suyanto dalam jumpa pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/10).

Menurut Djoko, orang yang dianiaya adalah tahanan yang dicurigai sebagai anggota kelompok bersenjata yang belum lama ini melakukan penembakan terhadap karyawan PT Freeport Indonesia di Papua.

Djoko menegaskan, TNI bersama kepolisian sedang menyelidiki kasus tersebut dan akan menuntaskannya. "Presiden menginstruksikan, jika pelakunya melanggar aturan TNI dan hak asasi manusia serta tidak profesional, perlu mendapat sanksi," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Kodam XVII/Cendrawasih Papua menyatakan sedang melakukan penyelidikan mengenai penganiayaan warga Papua oleh oknum TNI ini. "Sudah ada tim khusus dari Mabes TNI yang datang melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Sekurangnya ada empat (anggota TNI) yang diperiksa. Tapi, itu bisa saja berkurang dan bertambah, tergantung pada prosesnya nanti," kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kapendam Letnan Kolonel Infanteri Susilo seperti dikutip Tempo Interaktif, Jumat (22/10). (AP/Kentos)

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=265144

KNPB Akan Tetap Gagas Isu Referendum

Mako Tabuni: Soal Refe­rendum, Kongres AS Belum Ada Jawaban Resmi

JAYAPURA—Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni dalam jumpa pers, Kamis ( 30/9) mengungkapkan, adanya dinamika Politik yang berkembang saat ini, sehubungan dengan wacana referendum yang tengah menguat di Papua, merupakan isu Demokrasi yang harus diterima Negara Indonesia dan rakyat Indonesia bersama seluruh rakyat Papua.
Menanggapi wacana Referendum yang berkembang, KNPB sebagai Media Nasional Rakyat Papua di dalam negeri akan tetap menggangas isu referendum sebagai solusi terakhir atau jalan akhir bagi penyelesaian status bangsa Politik Papua Barat sebab dengan Referendum semua masalah di Papua dapat diselesaikan, dan itu merupakan Solusi terbaik untuk rakyat Papua. Sebab tanpa Referendum lanjut Mako Tabuni, mustahil masalah Papua dapat diselesaikan.
Dikatakan, bila Negara Indonesia yang dikatakan Negara Demokrasi dan mempunyai dasar Negara pancasila, tentu dapat mengerti isu Referendum yang diminta rakyat Papua. Menurut keterangan Mako, banyaknya pelanggaran HAM yang terus terjadi di masa lampau dan pelanggaran HAM yang sama terus saja terjadi hingga 48 tahun dimana kekuasaan militer, baik langsung maupun tidak langsung terus menyisahkan penderitaan bagi rakyat Papua.
Karena masalah Referendum merupakan masalah yang hangat, KNPB akan terus memperjuangkannya atas nama rakyat Papua. Menurutnya, isu Referendum yang berkaitan dengan Hearing yang dilakukan beberapa tokoh Politik Papua diantaranya ketua DAP, Forkorus Yoboisembut, Herman Awom dan seorang lagi tokoh Papua yang hadir dalam hearing di Kongres Amerika, sebenarnya belum ada suatu pernyataan resmi dari Kongres Amerika yang menyatakan tidak adanya dukungan dari Amerika terhadap wacana referendum.

Sebagai Media Perjuangan Rakyat di dalam negeri, kata Mako, KNPB belum menerima laporan resmi dari para tokoh Politik Papua yang ada di luar negeri seperti Nicolas Meset dan Albert Yoku yang langsung hadir dalam kongres Amerika, sebab sampai sekarang KNPB sedang menunggu hasil Positif dari hearing yang dilakukan para Tokoh Politik Papua, jadi lanjut Mako, belum ada pengumuman resmi tentang hasil konres Amerika yang diikuti tokoh Politik Papua.
Bila ada suatu komunikasi yang terjadi via telepon kepada orang orang yang dianggap tidak bertanggung jawab dan mengangkatnya dalam beberapa media di Jayapura tentang isu Referendum yang tidak disetujui, maka isu yang diangkat media tersebut adalah tidak benar dan provokasi, sebab belum ada pengumuman resmi dari hasil kongres Amerika yang menyatakan bahwa Amerika tidak menyetujui Referendum bagi Papua.
Kalaupun dalam kongres Amerika yang berlangsung itu tidak mengakomodir isu referendum bagi Papua, kata Mako, maka KNPB dan seluruh rakyat Papua akan terus berjuang hingga rakyat Papua menentukan pilihan Politiknya, sebab itu Hak rakyat yang tertinggi yang harus diberikan tempat dan tidak bisa ditentukan oleh elit elit Politik Indonesia, tetapi oleh rakyat Papua sendiri dan untuk itu KNPB akan mengawal rakyat Papua untuk menentukan pilihan Politiknya sebab pilihan Politik yang didegungkan lewat Referendum adalah isu Demokrasi.
Karena KNPB belum mendapatkan Informasi resmi tentang hasil Kongres Amerika, maka sebagai juru bicara media dalam negeri, KNPB belum dapat berkomentar soal hasil kongres itu, KNPB akan mengumumkan hasil kongres secara resmi dengan melakukan hearing Publik kepada semua rakyat Papua.

"kita harus mengakhiri"