SORONG-- Rencana Pemprov Papua Barat untuk mendatangkan 7000 transmigran dari Jawa, ditentang sekelompok massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP). Mereka menggelar aksi unjuk rasa serentak di DPRD Kota dan DPRD Kabupaten Sorong, kemarin (4/3). Mereka menganggap, program transmigrasi yang diikuti dengan pembangunan fasilitas 7000 rumah trasmigran, sebagai bentuk ketidakadilan. Alasannya, rakyat Papua Barat sendiri masih hidup dalam keprihatinan.
Bahkan, rencana Pemrov Papua Barat mendatangkan 7000 transmigran dari Jawa itu dicurigai merupakan salah satu strategi untuk memenangkan Pilkada Gubernur Papua Barat 2011 mendatang.
Aksi dengan long march dari Lapangan SPG Remu ke Kantor DPRD Kota Sorong di Jln A Yani. Sekitar pukul 10.00 WIT massa yang juga diikuti mama-mama Papua mulai bergerak dengan berjalan kaki melewati jalan protokol Kota Sorong. Sepanjang barisan massa tampak dipagari dengan tali rafiah berwarna merah. Selain membentangkan spanduk dan beberapa pamflet, massa juga menyanyikan beberapa lagu.
Spanduk yang dibentangkan bertuliskan 'Masyarakat adat Papua dan Papua Barat menolak transmigrasi dari Jawa Barat ke Papua Barat'. Dalam aksinya massa terus meneriakkan kata 'penolakan' atas rencana tersebut.'Tolak! .Tolak!.Tolak! " teriakan massa yang bergema di sepanjang jalan. Tiba di DPRD Kota, massa diterima Ketua DPRD Kota Sorong Reynold Jumame didampingi anggota DPRD Kota Rahman, Petrus Nafan, Saul Yarolllo, Ishak Rahareng, Abdul Muthalib dan Jhon Lewerissa.
Dari orasi yang dilakukan secara bergantian, terungkap aksi demo itu dipicu dari adanya rencana Pemrov Papua Barat untuk mendatangkan sekitar 7000 transmigran dari Jawa Barat ke Papua Barat. Yang diketahui massa bahwa rencana program transmigrasi ini tertuang dalam kesepakatan antara gubernur Papua Barat dengan gubenur Jawa Barat. Inti dari beberapa orasi yang disampaikan di halaman Kantor DPRD Kota, dinyatakan bahwa masyarakat asli Papua masih hidup dalam keprihatinan. Dengan hadirnya transmigran, dikhawatirkan perhatian pemerintah akan terbagi sehingga hal ini akan menjadi ancaman bagi rakyat Papua yang akan tambah hidup melarat.
"Dengan pemerintah menyiapkan fasilitas termasuki rumah sebanyak 7 000 unit lalu bagaimana nasib masyarakat di Papua," ujar Koordinator Massa Luis Sroyer. Dikatakan Luis Sroyer, aspirasi yang disampaikan itu adalah murni aspirasi masyarakat Papua dan tidak ada indikasi politik. Dalam aksi menolak transmigrasi tersebut, massa menyatakan menolak pencalonan Abraham O.Atururi maju kembali dalam pemilihan Gubernur Papua Barat tahun 2011 mendatang.
"Transmigrasi adalah militerisme, dimana perekonomian akan dipegang oleh pendatang dan kami orang Papua semakin minoritas," seru Luis Sroyer. Sementara orator lainnya mewakili KNPP,Abraham Goram Gaman menyatakan, transmigrasi akan berdampak di segala aspek. Dalam aspek politik akan menjadikan pro kontra dalam realisasi Otsus di masyarakat. Sedangkan pada aspek hukum akan menimbulkan hukum nasional dan hukum internasional di tanah Papua.
"UU No 21 tentang Otsus dan UU 27 tentang pengolahan sumber daya alam harus dilihat," kata Abraham. Dalam aspek ekonomi akan ada kecemburuan antar orang Papua dengan pendatang,lihat saja saat ini orang Papua hanya bisa jual pinang di pinggir pasar," kata Abaraham.
Menuurt Abraham Otsus dihadirkan untuk membangun rakyat di Papua dan bukan menjadikan Otsus sebagai bahan menyingkirkan masyarakat Papua. Yang cukup menyentuh ketika salah satu perwakilan mahasiswa, Sayang Randabayan yang diberi kesempatan untuk berorasi dihadapan dewan menuturkan kisah hidupnya. Dimana setelah tamat SMA ia tidak bisa langsung kuliah karena orang tuanya tidak punya uang untuk membiayai dirinya kuliah.
"Saya saja harus kerja dulu empat tahun baru bisa kuliah. Saya saja sudah begini, bagaimana dengan adik-adik saya nantinya. Bagaimana dengan anak-anak Papua lainya,yang tidak punya tabungan,orang tuanya kerja apa adanya. Coba bapak-bapak lihat keadaan masyarakat yang tinggal di belakang bandara DEO kadang saya menangis melihat kehidupan masyarakat Papua,"ujar Sayang Rundabayan. "Kalau ada transmigrasi, kami ini mau ditaruh dimana ",sekarang saja hidup sudah susah,kami orang Papua bukan malas bekerja, bukan bodoh, kami kurang apa lagi," keluhnya.
Sementara, Alex Korwa dalam orasinya menilai rencana Pemrov Papua Barat mendatangkan 7000 transmigran dari Jawa merupakan salah satu strategi untuk memenangkan Pilkada Gubernur Papua Barat 2011 mendatang. Ketua DPRD Kota Sorong Reynold Jumame menyatakan menerima dan akan meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah berlangsung sekitar 2 jam, massa pun akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan Kantor DPRD dengan tertib. Pantuan Koran ini, aksi demo massa di Kantor DPRD Kota kemarin dikawal puluhan polisi yang dipimpin Kabag Ops Polresta Kompol Harry Yudha Siregar.
Untuk aksi yang dilakukan di DPRD Kabupaten Sorong, dipimpin Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Sorong Yoab Syatfle, A.Md juga berlangsung aman dan tertib. Puluhan massa bergerak sekitar pukul 11.00 WIT. "Bangsa Papua tidak butuh Transmigrasi. Kami ingin hidup sendiri'. Gubernur Papua Barat jangan merencanakan pembunuhan terhadap rakyat Papua'. Demikian isi spanduk yang dibentangkan massa.
Aksi demo sempat memanas ketika massa tiba di Kantor DPRD Kabupaten Sorong, dan berorasi namun belum ada satupun anggota DPRD yang menemui mereka. Tak lama kemudian akhirnya Wakil Ketua I DPRD Sukirno SH, didampingi Wakil Ketua II Max Izaak Fonataba SE, M.Si dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sorong menerima aspirasi para demonstran.
Fredi Fakdawer mebacakan pernyataan sikap menolak transmigrasi. 'Tanah Papua adalah tanah adat bukan tanah negara. ika negara tidak mengakui kami sebagai pemilik tanah adat maka kami juga tidak mengakui negara di tanah adat kami. Indonesia selalu mendatangkan transmigrasi ke tanah Papua tetapi tidak membawa keuntungan bagi orang Papua, mereka datang lalu menguasai dan jual tanah lalu pulang ke Jawa, contoh di Aimas, Salawati, Klamono dan Manokwari," urainya.
Pernyataan sikap tertulis diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sorong, Sukirno SH yang menyatakan akan dibahas oleh dewan untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai wewenang DPRD. Sekretaris DAP Yoap mengigatkan agar dewan tak hanya menerima aspirasi tetapi juga harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Dia malah meminta DPRD untuk meniru para anggota DPR yang voting dan berkelahi saat rapat paripurna membahas skandal Century, lantaran ingin menyuarakan aspirasi rakyat. (reg/rat/sam/ jpnn)
Bahkan, rencana Pemrov Papua Barat mendatangkan 7000 transmigran dari Jawa itu dicurigai merupakan salah satu strategi untuk memenangkan Pilkada Gubernur Papua Barat 2011 mendatang.
Aksi dengan long march dari Lapangan SPG Remu ke Kantor DPRD Kota Sorong di Jln A Yani. Sekitar pukul 10.00 WIT massa yang juga diikuti mama-mama Papua mulai bergerak dengan berjalan kaki melewati jalan protokol Kota Sorong. Sepanjang barisan massa tampak dipagari dengan tali rafiah berwarna merah. Selain membentangkan spanduk dan beberapa pamflet, massa juga menyanyikan beberapa lagu.
Spanduk yang dibentangkan bertuliskan 'Masyarakat adat Papua dan Papua Barat menolak transmigrasi dari Jawa Barat ke Papua Barat'. Dalam aksinya massa terus meneriakkan kata 'penolakan' atas rencana tersebut.'Tolak! .Tolak!.Tolak! " teriakan massa yang bergema di sepanjang jalan. Tiba di DPRD Kota, massa diterima Ketua DPRD Kota Sorong Reynold Jumame didampingi anggota DPRD Kota Rahman, Petrus Nafan, Saul Yarolllo, Ishak Rahareng, Abdul Muthalib dan Jhon Lewerissa.
Dari orasi yang dilakukan secara bergantian, terungkap aksi demo itu dipicu dari adanya rencana Pemrov Papua Barat untuk mendatangkan sekitar 7000 transmigran dari Jawa Barat ke Papua Barat. Yang diketahui massa bahwa rencana program transmigrasi ini tertuang dalam kesepakatan antara gubernur Papua Barat dengan gubenur Jawa Barat. Inti dari beberapa orasi yang disampaikan di halaman Kantor DPRD Kota, dinyatakan bahwa masyarakat asli Papua masih hidup dalam keprihatinan. Dengan hadirnya transmigran, dikhawatirkan perhatian pemerintah akan terbagi sehingga hal ini akan menjadi ancaman bagi rakyat Papua yang akan tambah hidup melarat.
"Dengan pemerintah menyiapkan fasilitas termasuki rumah sebanyak 7 000 unit lalu bagaimana nasib masyarakat di Papua," ujar Koordinator Massa Luis Sroyer. Dikatakan Luis Sroyer, aspirasi yang disampaikan itu adalah murni aspirasi masyarakat Papua dan tidak ada indikasi politik. Dalam aksi menolak transmigrasi tersebut, massa menyatakan menolak pencalonan Abraham O.Atururi maju kembali dalam pemilihan Gubernur Papua Barat tahun 2011 mendatang.
"Transmigrasi adalah militerisme, dimana perekonomian akan dipegang oleh pendatang dan kami orang Papua semakin minoritas," seru Luis Sroyer. Sementara orator lainnya mewakili KNPP,Abraham Goram Gaman menyatakan, transmigrasi akan berdampak di segala aspek. Dalam aspek politik akan menjadikan pro kontra dalam realisasi Otsus di masyarakat. Sedangkan pada aspek hukum akan menimbulkan hukum nasional dan hukum internasional di tanah Papua.
"UU No 21 tentang Otsus dan UU 27 tentang pengolahan sumber daya alam harus dilihat," kata Abraham. Dalam aspek ekonomi akan ada kecemburuan antar orang Papua dengan pendatang,lihat saja saat ini orang Papua hanya bisa jual pinang di pinggir pasar," kata Abaraham.
Menuurt Abraham Otsus dihadirkan untuk membangun rakyat di Papua dan bukan menjadikan Otsus sebagai bahan menyingkirkan masyarakat Papua. Yang cukup menyentuh ketika salah satu perwakilan mahasiswa, Sayang Randabayan yang diberi kesempatan untuk berorasi dihadapan dewan menuturkan kisah hidupnya. Dimana setelah tamat SMA ia tidak bisa langsung kuliah karena orang tuanya tidak punya uang untuk membiayai dirinya kuliah.
"Saya saja harus kerja dulu empat tahun baru bisa kuliah. Saya saja sudah begini, bagaimana dengan adik-adik saya nantinya. Bagaimana dengan anak-anak Papua lainya,yang tidak punya tabungan,orang tuanya kerja apa adanya. Coba bapak-bapak lihat keadaan masyarakat yang tinggal di belakang bandara DEO kadang saya menangis melihat kehidupan masyarakat Papua,"ujar Sayang Rundabayan. "Kalau ada transmigrasi, kami ini mau ditaruh dimana ",sekarang saja hidup sudah susah,kami orang Papua bukan malas bekerja, bukan bodoh, kami kurang apa lagi," keluhnya.
Sementara, Alex Korwa dalam orasinya menilai rencana Pemrov Papua Barat mendatangkan 7000 transmigran dari Jawa merupakan salah satu strategi untuk memenangkan Pilkada Gubernur Papua Barat 2011 mendatang. Ketua DPRD Kota Sorong Reynold Jumame menyatakan menerima dan akan meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah berlangsung sekitar 2 jam, massa pun akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan Kantor DPRD dengan tertib. Pantuan Koran ini, aksi demo massa di Kantor DPRD Kota kemarin dikawal puluhan polisi yang dipimpin Kabag Ops Polresta Kompol Harry Yudha Siregar.
Untuk aksi yang dilakukan di DPRD Kabupaten Sorong, dipimpin Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Sorong Yoab Syatfle, A.Md juga berlangsung aman dan tertib. Puluhan massa bergerak sekitar pukul 11.00 WIT. "Bangsa Papua tidak butuh Transmigrasi. Kami ingin hidup sendiri'. Gubernur Papua Barat jangan merencanakan pembunuhan terhadap rakyat Papua'. Demikian isi spanduk yang dibentangkan massa.
Aksi demo sempat memanas ketika massa tiba di Kantor DPRD Kabupaten Sorong, dan berorasi namun belum ada satupun anggota DPRD yang menemui mereka. Tak lama kemudian akhirnya Wakil Ketua I DPRD Sukirno SH, didampingi Wakil Ketua II Max Izaak Fonataba SE, M.Si dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sorong menerima aspirasi para demonstran.
Fredi Fakdawer mebacakan pernyataan sikap menolak transmigrasi. 'Tanah Papua adalah tanah adat bukan tanah negara. ika negara tidak mengakui kami sebagai pemilik tanah adat maka kami juga tidak mengakui negara di tanah adat kami. Indonesia selalu mendatangkan transmigrasi ke tanah Papua tetapi tidak membawa keuntungan bagi orang Papua, mereka datang lalu menguasai dan jual tanah lalu pulang ke Jawa, contoh di Aimas, Salawati, Klamono dan Manokwari," urainya.
Pernyataan sikap tertulis diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sorong, Sukirno SH yang menyatakan akan dibahas oleh dewan untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai wewenang DPRD. Sekretaris DAP Yoap mengigatkan agar dewan tak hanya menerima aspirasi tetapi juga harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Dia malah meminta DPRD untuk meniru para anggota DPR yang voting dan berkelahi saat rapat paripurna membahas skandal Century, lantaran ingin menyuarakan aspirasi rakyat. (reg/rat/sam/ jpnn)
No comments:
Post a Comment