Wednesday, September 15, 2010

Dialog Jakarta–Papua, Ditolak SBY

Dialog Jakarta–Papua, Ditolak SBY PDF Cetak E-mail
Selasa, 14 September 2010 17:28

JAYAPURA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak adanya upaya Dialog Jakarta-Papua yang tengah digagas LIPI, Presiden lebih memilih akan membangun komunikasi yang konstruktif dengan Papua sebagai bentuk dialog untuk membangun Pa­pua yang lebih baik dalam rangka mencari penyele­saian masalah Papua terutama yang berkaitan dengan agenda Pembangunan di dua Provinsi Paling timur ini.
Pendapat tentang adanya kesan menolak tentang Dialog Jakarta Papua ini disampaikan Staf Ahli Khusus Pre­siden Velix Wanggai kepada Bintang Papua Selasa(14/9) sebagaimana pernah diutarakan staf khusus Presiden ini saat bertandang ke Kantor Redaksi Bintang Papua beberapa pekan lalu, kembali ditegaskan lagi.
Kalau selama ini berbagai upaya Positif hingga tahapan pra dialog sudah digagas LIPI dan siap mendapatkan restu Pemerintah Pusat, namun upaya positif dari lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini tidak mendapat respon Pemerintah SBY bahkan Presiden sendiri menilai kalau dialog Jakarta Papua yang digagas berbau Politik dan membahayakan eksistensi Negara.
Pendapat Presiden tentang “Dialog Jakarta Papua”,akan digantikan dengan membangun “ Komunikasi Konstruktif” dengan Papua tentang Pembangunan di Papua dalam kerangka Otsus Papua, dimana pembangunan yang tengah berlangsung di Papua dan menemui kebuntutan dan tidak membawa kesejahteraan kepada rakyat Papua bisa diperbaiki,” ujar Velix Wanggai.

Dikatakan, kalau sebenarnya upaya dan kerja keras LIPI sebagai lembaga risetnya Indonesia ataupun sebagai lembaga intelektual, kehadirannya tetap dihargai dan gagasannya tentang membangun dialog antara rakyat Papua dengan Peme­rintah pusat tetap dihormati. “Apapun format tentang dialog antara Pemerintah Pusat dengan Papua akan tetap dilaksanakan dengan komunikasi konstruktif tadi, yang semuanya masih dalam kerangka pelaksanaan Evaluasi Otsus, hal ini sudah ditegaskan presiden saat menyampaikan pidato kene­garaannya 16 Agustus lalu dan public di Papua harus mengetahui hal ini,”jelasnya. (Ven)

No comments:

Post a Comment