Masyarakat Papua di Biak menuntut Referendum sebagai Solusi terbaik untuk memyelesaikan masalah Papua Barat

Biak News 23 September 2010, Sekitar 700 masyarakat Papua di Biak tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat Wilayah Byak ( KNPB Wilayah Byak) melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Referendum.

Masa demonstrasi yang datang dari penjuruh wilayah Byak ini melakukan aksi tersebut di Pendopo Halaman Dewan Adat Byak dan aksi yang dilakukan tersebut dalam bentuk mimbar politik, dimana KNPB Wilayah Byak sebagai penanggung jawab dan penyelenggara telah menyiapkan panggung bagi masyarakat untuk melakukan orasi-orasi politik.

Aksi demonstrasi tersebut dimulai pukul 10.00 hingga 14.000 waktu Papua. Masyarakat yang menghadiri Panggung politik tersebut sili berganti mengisi panggung tersebut untuk memberikan orasi-orasi politik. Masa demonstran mengibarkan atau menaikan dua buah bendera yang bertulis SOS ditempat dilaksanakannya aksi tersebut.

Diakhir kegiatan tersebut Ketua KNPB Wilayah Byak menyerahkan menyampaikan pernyataan politik atas nama bangsa West Papua kepada Perwakilan Dewan Adat Byak Costan Rumabar untuk dibacakan. Costan Rumabar pada pernyataan itu mengatakan Lika – liku kehidupan Bangsa Papua Barat di dalam bingkai NKRI merupakan sejarah yang penuh misteri. Bangsa dan tanah air Papua menjadi tumbal kepentingan Ekonomi, Politik dan Kekuasaan oleh Belanda , USA dan Indonesia melalui badan PBB. Sejarah panjang ini telah merubah pemahaman generasi mudah Papua masa kini untuk dapat menentukan masa depan bangsa Papua yang merdeka dan berdaulat diatas tanah sendiri (Bumi Cenderawasih). Dengan demikian kami seluruh rakyat Bangsa Papua Barat melalui Media Nasional Dalam Negeri, KNPB (Komite Nasional Papua Barat) menyatakan sikap secara terbuka untuk di ketahui oleh seluruh Bangsa-Bangsa di muka bumi.

Lanjut Perwakilan Ketua Dewan Adat Byak itu mengatakan Sesuai Isi Deklarasi Universal PBB tentang hak-hak asasi manusi pada 10 Desember 1948 dan Resolusi PBB No. 1541 Tahun 1960, Bangsa Papua Barat pernah menjadi suatu bangsa yang merdeka dan bedaulat serta dinyatakan sebagai sebuah Negara Merdeka pada 1 desember 1961. Kesepakatan New York Agreement 15 agustus 1962 dan perjanjian Roma Agreement dan perjanjian kontrak karya PT Freeport 1967 merupakan cacat hukum dan moral karena tidak melibatkan wakil-wakil rakyat bangsa Papua Barat sebagai pemilik dan pewaris negeri papua. Pelaksanan PEPERA 1969 tidak dilaksanakan sesuai isi peraturan dan tata cara yang disepakati dalam Roma Agreement dan kami adalah suatu bangsa yang memiliki hak-hak dasar untuk berdiri dan berdaulat diatas tanah leluhur kami (Bumi Cenderawasih) yang sama dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Maka Atas nama Alam Papua, Allah Bangsa Papua, Leluhur Papua, seluruh rakyat Bangsa Papua Barat serta Segala isi bumi Papua, dengan ini kami menyatakan sikap :

1. Menuntut kepada Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB segera bertanggung jawab atas proses pemusnahan Ras (genosida) yang terjadi pada bangsa Papua Barat akibat dari inflasi militer Repubulic Indonesia (RI) pada tahun 1962,perjajian Roma Agreement,perjajian NEW YORK Agreement 1962 serta kontrak karya PT Freeport Indonesia pada tahun 1967 tanpa melibatkan orang asli papua sebagai pemilik dan pewaris negeri papua.

2. Mendukung sepenuhnya Internatinol Parlement for West Papua (IPWP) & International lowyer for West Papua (ILWP) untuk menggugat status PEPERA 1969 di Makama Internasional dengan bertujuan untuk REFERENDUM ulang bagi bangsa papua barat sebagai solusi penyelesaian masalah di papua.

3. Mendukung Deklarasi International Parlement for West Papua (IPWP) di gedung Parlement Skotlandia pada tgl 23 september waktu eropa.

4. Seluruh komponen rakyat bangsa papua barat,mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Uni Eropa ,Papua New Guinea, Vanuatu, Denmark,Jepang,Korea Selatan,Afrika Selatan Australia, Inggris Saudi Arabia dan khususnya pemerinta Skotlandia,yang memperjuangkan hak penentuan nasip sendiri (REFERENDUM) bagi bangsa papua barat.

5. Rakyat bangsa papua barat sangat membuhtukan dukungan masyarakat Internasional dalam perjuangan pembebasan Nasional menuju bangsa papua barat yang merdeka dan berdaulat.

6. Bangsa Papua Barat sangat mengharapkan dukungan suarah atau sikap negera – Negara yang berdaulat dalam Sidang Tahunan PBB di Jenewa Tanggal 24 September 2010.

7. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memohon dukungan kepada seluruh rakyat bangsa papua barat dalam rangka mempersiapkan agenda REFERENDUM bagi bangsa papua barat dari sorong sampai merauke.